Optimalisasi Pemanfaatan Aset Negara, KPKNL Jayapura dan BPTD Kelas II Papua Gelar Sosialisasi Lelang Hak Menikmati

Jayapura – Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Papua berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jayapura untuk menggelar kegiatan sosialisasi mengenai Lelang Hak Menikmati. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, 24 November 2025, dengan fokus utama pada peluang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura.

Lelang Hak Menikmati merupakan salah satu instrumen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang memungkinkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga seperti UMKM, untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan melalui mekanisme lelang.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari BPTD Kelas II Papua, KPKNL Jayapura, KPP Pratama Jayapura, dan DPMPTSP Jayapura, serta para pelaku usaha yang tertarik untuk mengembangkan kegiatan ekonominya di area terminal. BPTD Kelas II Papua, selaku Satuan Kerja pengelola Terminal Tipe A Entrop, berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran potensi usaha yang bagus dan menarik minat para pelaku usaha perekonomian di sekitar Jayapura untuk membuka usaha.

Pelelang Ahli Muda KPKNL Jayapura Hadri menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja KPKNL Jayapura dapat meningkatkan pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang secara lebih optimal. "Dengan adanya Lelang Hak Menikmati, kami tidak hanya mengamankan dan menertibkan aset negara, tetapi juga turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk beroperasi di lokasi strategis seperti Terminal Tipe A Entrop," ujar beliau.

KPP Pratama Jayapura hadir untuk memberikan asistensi langsung dan layanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi UMKM yang belum memilikinya. NPWP adalah syarat krusial bagi legalitas usaha dan kewajiban perpajakan. DPMPTSP Jayapura menyampaikan sosialisasi mendalam mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha.

Kegiatan kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  di Jayapura. Dengan adanya kepastian tempat usaha melalui Lelang Hak Menikmati, UMKM di Terminal Tipe A Entrop diharapkan dapat beroperasi secara optimal, memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan masyarakat lokal.