KPKNL Jayapura dan Pemkab Sarmi Jalin Kerja Sama, Dorong Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

JAYAPURA – Komitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah di Papua terus diperkuat melalui langkah konkret. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Sarmi secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kolaborasi strategis. Acara penandatanganan ini dilaksanakan pada hari Senin, 11 Agustus, di Ruang Kasuari Gedung Keuangan Negara Lantai 8, Jayapura.

Penandatanganan nota kesepahaman ini secara langsung dilakukan oleh dua pimpinan tertinggi dari masing-masing instansi. Bupati Sarmi, Bapak Dominggus Catue hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Sarmi, sementara Bapak Daniel H. Panggabean mewakili KPKNL Jayapura.

Dalam sambutannya, Bapak Daniel H. Panggabean menyoroti peran strategis KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki wilayah kerja sangat luas, meliputi 20 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi. Beliau juga memaparkan data penting terkait pengelolaan aset di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dari total 20 daerah yang menjadi wilayah kerja KPKNL Jayapura, terdapat 8 daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara 15 daerah lainnya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lebih lanjut, Bapak Daniel membeberkan total nilai aset tetap Pemerintah Daerah di wilayahnya yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp70 triliun. Namun, di balik angka tersebut, terdapat pula aset rusak berat dengan nilai mencapai Rp2,31 triliun yang membutuhkan proses penghapusan. Data ini menunjukkan urgensi kerja sama dalam tata kelola aset baik dalam bentuk penilaian maupun lelang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sarmi, Bapak Dominggus Catue, mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif KPKNL Jayapura. Beliau tidak menampik bahwa saat ini Laporan Keuangan Kabupaten Sarmi masih menyandang opini WDP dari BPK, di mana isu pengelolaan aset menjadi salah satu perhatian. "Kami berharap dengan adanya kerja sama ini dapat berdampak baik pada pengelolaan aset yang lebih baik di Kabupaten Sarmi," ujar Bupati Dominggus. Ia juga menegaskan komitmennya untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses penilaian maupun pelaksanaan lelang aset yang akan datang.

Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman ini mencakup beberapa aspek krusial, antara lain penilaian Barang Milik Daerah (BMD), asistensi pelayanan lelang atas BMD yang akan dihapuskan, pengurusan piutang daerah, pertukaran dan pemanfaatan data aset, serta sosialisasi dan pelatihan bersama di bidang penilaian, lelang BMD, dan pengurusan piutang daerah.

Lebih jauh, kolaborasi ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas aparatur daerah dalam mengelola kekayaan daerah, melaksanakan transfer knowledge dari tata kelola Barang Milik Negara (BMN) ke Barang Milik Daerah (BMD), serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, termasuk dalam rangka pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP). Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk meraih opini WTP di masa mendatang dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.