Keerom, 21 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Keerom melaksanakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura yang bertempat di Kantor Bupati Keerom, Rabu (21/05/2025).

Nota Kesepahaman ini memuat kesepakatan kerja sama di bidang Pengelolaan dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengurusan Piutang Daerah, Piutang Daerah, serta Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui mekanisme lelang. Kegiatan ini bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.

Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Jayapura, Bapak Daniel Panggabean, menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini meliputi empat bentuk kerja sama, yaitu pengelolaan aset daerah, penilaian, pelaksanaan lelang, dan pengurusan piutang daerah. Beliau menegaskan komitmen KPKNL Jayapura untuk mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengembangkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Bupati Keerom, Bapak Piter Gusbager, S.Hut., MUP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa MoU ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis yang lebih detail. “Sekretariat Daerah bersama Bagian Aset akan segera menindaklanjuti isi kesepahaman ini guna memperbaiki sistem pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom,” ujar beliau.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jayapura, Ibu Hannah Hesky Pontoh, Dandim 1701/Jayapura Kolonel Infanteri Henry Widodo, serta perwakilan dari Polres Keerom.

Selain penandatanganan MoU antara Pemkab Keerom dan KPKNL Jayapura, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Keerom dengan Polres Keerom serta Kodim 1701/Jayapura, dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi untuk mendukung pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Keerom menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan bertanggung jawab.