Gratifikasi, apakah yang terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar kata Gratifikasi? Mungkin ada yang menjawab hadiah, suap. Bahkan mungkin juga ada yang beranggapan, “berkah hari ini, tidak apa-apa, kan kita dikasih, kita tidak minta, rezeki jangan ditolak” atau “nanti dilaporin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

Sebagai Aparatur Sipil Negara terkait Gratifikasi perlu mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12B ayat (1) menyebutkan bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Unit non Eselon; dan untuk menguatkan integritas dan meningkatkan Budaya Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Unit non Eselon. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengendalikan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 secara tegas menyatakan Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Melaporkan penolakan atau penerimaan Gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada KPK. Dan/atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau penetapan KPK, melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.

Kewajiban bagi seluruh ASN Kementerian Keuangan untuk melaporkan kepada KPK baik langsung atau tidak langsung atas seluruh pemberian yang diterima atau ditolak. Laporan dapat disampaikan melalui gol.kpk.go.id atau melalui UPG. Selanjutnya KPK akan menindaklanjuti laporan yang diterima tersebut dan akan menerbitkan Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.

Kriteria gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

a.    Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;

b.    Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

c.     Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;

d.    Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan, seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;

e.    Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan berlaku umum;

f.      Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g.    Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.    Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

i.      Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

j.     Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

k.     Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

l.      Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

m.   Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n.    Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;

o.    Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;

p.    Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;

q.   Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara

Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menolak atau menerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada UPG Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan gratifikasi atau kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan gratifikasi.

Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan yang disampaikan kepada KPK akan segera ditanggapi oleh KPK. Dalam hal KPK membutuhkan keterangan lebih lengkap, pelapor akan dihubungi melalui whats app yang telah disampaikan pada gol.kpk.go.id. Apabila pelapor menerima pemberitahuan ini, dapat langsung menyampaikan informasi tambahan yang dimintakan oleh KPK tersebut atau menginfokan kepada UPG setempat untuk menindaklanjuti keterangan tambahan yang perlu disampaikan kepada KPK

Tolak dan laporkan gratifikasi adalah langkah penting dalam membangun integritas dan mencegah korupsi. Integritas dimulai dari kita. Beberapa tips untuk menolak gratifikasi:

1.      Tolak dengan sopan: Jika Anda ditawari gratifikasi, tolak dengan sopan dan jelas.

2.      Jelaskan alasan: Jelaskan bahwa Anda tidak dapat menerima gratifikasi karena alasan tertentu, seperti peraturan yang melarang atau kode etik.

3.      Simpan bukti: Simpan bukti-bukti terkait dengan gratifikasi, seperti dokumen, catatan, atau saksi.

Pribadi yang berintegritas akan menciptakan perubahan positif dan membangun Masyarakat yang lebih baik. “Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan”- Franklin D Roosevelt.

Penulis: Kepatuhan Internal KPKNL bekasi