Setiap tanggal 29 Juni, Bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) sebagai momen refleksi penting tentang arti keluarga dalam pembangunan bangsa.

Tahun ini, peringatan Harganas ke-32 kembali digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan nuansa kultural: mengenakan pakaian adat sebagai simbol persatuan dalam kebinekaan.

Namun, tahukah alasan penetapan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional, karena tentu bukan sekadar angka? Tanggal ini memiliki akar sejarah yang sangat bermakna, terutama bagi masyarakat Yogyakarta.

Jogja Kembali, momentum pulang dan berkumpul dengan keluarga.

Mari menengok ke belakang, tepatnya pada 29 Juni 1949. Saat itu, Kota Yogyakarta menjadi saksi bisu berakhirnya pendudukan militer Belanda.

Setelah melalui perjuangan panjang baik secara diplomatik maupun bersenjata, Belanda akhirnya menarik pasukan terakhirnya dari Yogyakarta menuju arah Magelang.

Peristiwa ini menandai kembalinya para pejuang, baik yang bergerilya maupun yang sempat ditawan Belanda, dapat kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Kegembiraan dan haru karena bisa kembali berkumpul dengan keluarga menjadi momen yang sangat emosional. Inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai "Jogja Kembali."

Momen ini pula yang menginspirasi Dr. Haryono Suyono, kala itu menjabat sebagai Kepala BKKBN, untuk mengusulkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Usulan ini kemudian disetujui oleh Presiden Soeharto dan peringatan Harganas pertama kali dilakukan pada tahun 1993 di Provinsi Lampung.

(https://jogja.antaranews.com/berita/751897/jogja-kembali-inspirasi-hari-keluarga-nasional-29-juni)

Berikut sekilas informasi terkait BKKBN. BKKBN adalah singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Selain itu, BKKBN juga memiliki peran dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program keluarga berencana dan kependudukan. BKKBN juga telah mengalami peningkatan menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

# disarikan dari berbagai sumber  # tulisan ini pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan organisasi