Perubahan Harus Di Paksa

21 Desember 2016 - 16:33     Fitri Noorliya    news

Jakarta – Perubahan yang baik itu harus dari dalam diri sendiri. “Pertama kali untuk melakukan perubahan itu, harus di paksa” ujar Encep Sudarwan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta, saat membuka acara Sosialisasi Transformasi Kelembagaan, Senin (19/12). Tapi ternyata, awalnya harus di paksa, akibat dipaksa akan merasa terpaksa. Namun, akibat di paksa, akan menjadi terbiasa. Seperti pepatah mengatakan, “ala bisa karena biasa”, dan akhirnya menjadi luar biasa.

“Perubahan itu harus lebih cepat, mudah , transparan dan akuntable”, terang Encep. Perubahan dapat menjadi cepat apabila proses bisnisnya berdasarkan Standard Operating System (SOP). Dengan adanya kemajuan teknologi informasi (IT) akan menjadi mudah dan transparan. Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada dibawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan transfromasi. Acara sosialisasi yang dihadiri oleh para eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, diharapkan dapat melakukan perubahan yang lebih terarah dan signifikan pengaruhnya.

Dalam kesempatan ini, sebagai narasumber Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Rahayu Puspasari sekaligus menjabat sebagai Ketua Project Managemet Office (PMO) dan di pandu moderator Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain III, Aceng Mahmud.

Kanwil DJKN DKI Jakarta merupakan satu-satunya Kanwil yang berinisiatif mengundang PMO untuk memberikan sosialisasi Transformasi Kelembagaan. “Kanwil DKI Jakarta beserta jajarannya merupakan salah satu yang pro aktif menyambut tranformasi kelembagaan tanpa menunggu direction”, demikian apresiasi yang disampaikan  wanita yang akrab dipanggil Puspa. Perubahan yang terus menerus dilakukan Kanwil dalam melakukan perbaikan di berbagai hal sangat di apresiasi oleh Kantor Pusat.

Dalam paparannya Puspa menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan ada lima tema transformasi yaitu tema pajak, tema bea dan cukai, tema penganggaran,  tema perbendaharaan dan tema sentral. DJKN melaksanakan peran perbendaharaan. Dari berbagai aspek tadi  perlu dilakukan satu perubahan yang sifatnya masiv, besar dan menyeluruh. Artinya segala sesuatu yang di butuhkan untuk bertransformasi harus di lakukan perubahan seperti sumber daya manusianya (SDM) ditingkatkan, perangkatnya (IT), peraturan dan sampai pada gilirannya kalau dibutuhkan organisasinya pun dilakukan peruabahan.

Terkait dengan Transformasi Kelembagaan, Kementerian Keuangan menetapkan 87 inisiatif transformasi dan program transformasi kelembagaan. DJKN mengelola 6 inisiatif terkait manajemen aset dan tiga inisiatif special mission. Enam inisiatif itu meliput: inventarisasi & penilaian SDA, digitalisasi pengelolaan asset, regulasi optimalisasi K/L, optimalisasi aset BUN, memaksimalkan pemanfaatan dan Return on Asset, dan Kajian portofolio aset setiap tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan special mission adalah misi pembangunan yang cakupannya di luar perihal keuangan secara umum. Hal ini merupakan tugas-tugas yang manajemen kendalinya berada di dalam secara langsung, namun cakupannya di luar proses anggaran berbasis kinerja yang biasa dilakukan.

Untuk program transformasi organisasi menekankan pada perampingan proses bisnis, mempercepat digitalisasi, serta penyusunan struktur organisasi yang lebih fit for purpose dan efektif. Secara intitusi, dengan segala sesuatu yang dimiliki, peran DJKN sangat penting dalam melaksanakan pemerintahan. DJKN sebagai garda terdepan diharapkan mampu  mengawal transformasi organisasi.


Video
Stay up to date
Stay connected