Profil Barang Milik Negara Satuan Kerja, Awal Optimalisasi Pengelolaan Aset

16 Oktober 2017 - 13:32     Deta Novian Anantika Putra    djkn10tahun

Oleh: Ahmad Indra Gunawan - KPKNL Palopo

Sudahkan negara optimal dalam mengelola asetnya? Pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya ada dua yaitu sudah atau belum. Akan tetapi, dalam realita yang ada jawaban dari pertanyaan tersebut hanya satu yaitu belum. Ya, negara memang belum optimal dalam mengelola asetnya. Negara masih harus mempebaiki banyak hal terkait pengelolaan aset.


Negara sudah berusaha melakukan pengelolaan aset dengan baik walaupun masih banyak permasalahan yang dihadapi. Terbukti telah melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset. dan berdampak perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Satu usaha yang perlu diberikan apresiasi yang tinggi. Setelah Inventarisasi dan Penilaian, negara melanjutkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang sedikit demi sedikit mengurangi benang kusut pengelolaan aset negara.


Pengelolaan aset negara adalah tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN sebagai Pengelola Kekayaan negara terus meningkatkan pelayanannya. Hal ini terlihat jelas dalam visinya “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat” dan dijabarkan dalam enam misinya. Tugas berat DJKN selanjutnya adalah optimalisasi pengelolaan aset.


Optimalisasi atau pengoptimalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Jadi yang dimaksud dengan optimalisasi pengelolaan aset adalah proses atau cara untuk menjadikan paling baik pengelolaan aset. Dengan kata lain bahwa pengelolaan aset sekarang sudah berjalan tetapi perlu ditingkatkan menjadi paling baik bukan hanya menjadi lebih baik.


Dalam latar belakang Inisiatif Strategis #14 Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang baru yaitu Optimalisasi pengelolaan aset menyebutkan bahwa pengelolaan aset belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan tiga hal. Pertama, Belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian menyeluruh (aset eks-BPPN, Aset BMN Idle). Kedua, Terdapat aset yang secara fisik tidak berada di bawah penguasaan pengelola. Dan Ketiga, Permasalahan aset-aset eks-BPPN yang sulit diselesaikan.


Untuk melangkah menjadi terbaik, DJKN tidak boleh terperangkap dalam masalah atau hambatan yang tertuang dalam penjelasan IS 14 seperti yang dijelaskan sebelumnya atau yang lainnya. Setelah sukses melakukan Inventaris dan Penilaian, DJKN harus melakukan langkah berikutnya. Langkah ini akan menyelesaikan masalah dan hambatan dengan sendirinya. Langkah tersebut adalah Membuat Profil Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja (Satker).
Apa itu Profil Barang Milik Negara Satuan Kerja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Jadi, Profil BMN Satker adalah ringkasan BMN Satker yang memberikan fakta khusus terkait dengan BMN yang digunakan satker. Dengan profil BMN sakter ini, DJKN bisa banyak menentukan kebijakan-kebijakan tentang BMN.


Seluruh BMN yang ada, sebagian besar dicatat dan digunakan oleh satuan kerja. Hanya sedikit yang dicatat dan dikelola oleh pengelola barang yaitu BMN Idle. Akan tetapi, jarang sekali satuan kerja yang mengakui bahwa BMN yang digunakan itu idle dan menyerahkan ke Pengelola Barang. Untuk itu, membuat profil BMN satuan kerja ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai langkah awal menuju optimalisasi pengelolaan BMN.


Ada tiga tahap untuk membuat profil BMN satuan kerja. Pertama, membandingkan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) BMN dengan realita yang ada. Kedua, menentukan kategori BMN. Dan ketiga, menentukan kebijakan BMN terhadap satuan kerja tersebut.
Tahap 1 : Membandingkan Standar Barang Standar Kebutuhan dengan realita yang ada.


SBSK yang sudah ada seharusnya menjadi dasar evaluasi BMN yang ada di satker. Hal ini akan mengetahui satker mana yang kekurangan BMN dan satker mana yang kelebihan BMN. Efisiensi dan pemborosan dari sisi BMN juga bisa diketahui dari sini. Bahkan, BMN idle bisa terlihat juga. Idle sebagian atau idle utuh pada satu Nomer Urut Pendaftaran BMN.


Tahap 2 : Menentukan kategori BMN
Setelah mendapatkan hasil dari membandingkan SBSK dengan realita, maka perlu dilakukan kategoi-kategori BMN. Kategori-kategori tersebut meliputi:
a. BMN Efisien
Adalah BMN dengan hasil perbandingan SBSK>Realita dan digunakan untuk tugas pokok dan fungsi satker. Untuk BMN ini, biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemerintah dan perlu dilakukan penambahan.
b. BMN Layanan
Adalah BMN dengan hasil perbandingan SBSK=Realita dan digunakan untuk tugas pokok dan fungsi satker. Untuk BMN ini, biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemerintah.
c. BMN Mandiri
Adalah BMN dengan hasil perbandingan SBSKd. BMN Bisnis
Adalah BMN dengan hasil perbandingan SBSKe. BMN Idle
Adalah BMN dengan hasil perbandingan SBSKTahap 3: Menentukan kebijakan BMN terhadap satuan kerja tersebut.
Dari kategori BMN yang ada, DJKN bisa menentukan kebijakan yang paling tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan inilah yang menjadi Optimalisasi Pengelolaan Aset.


Membuat Profil BMN satker menjadi langkah awal optimalisasi pengelolaan aset. Dengan profil tersebut akan diketahui dengan jelas semua informasi khusus tentang BMN. Kategori BMN setiap NUP yang ada di satker bisa menjadi dasar kebijakan yang akan diambil untuk BMN dimaksud.




Video
Stay up to date
Stay connected