Praktik Terbaik Pengelolaan Aset untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

16 Oktober 2017 - 15:35     Ahmad Hilmi Khoirul Arifin    djkn10tahun

Oleh: Muthahiroh-KPKNL Kisaran

Fungsi strategis yang tersemat dalam tubuh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sejak awal terbentuk sebagai salah satu institusi pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah fungsi koordinator pengelolaan kekayaan negara. Hal ini terjewantahkan dalam visi DJKN yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Genap sudah 1 (satu) dasawarsa DJKN berdiri dan bergerak maju mengemban amanat sebagai pengelola kekayaan negara. Sampai dengan usia saat ini DJKN berkembang dari sekadar asset administrator menjadi asset manager. Sebagai asset manager, tata kelola aset tidak hanya sebatas tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum tetapi juga berorientasi pada bagaimana mengoptimalkan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat ekonomi.

Salah satu tantangan yang dihadapi DJKN adalah pada pengelolaan aset negara idle. Aset idle merupakan aset yang disia-siakan tidak digunakan (menganggur) dan secara tidak langsung merugikan perekonomian negara. Keberadaan aset idle terjadi dikarenakan perencanaan kebutuhan BMN dan pengelolaan BMN tidak tepat dan maksimal. Oleh karena itu pemanfaatan aset idle menjadi sangat penting agar aset tersebut berdaya guna dan/atau berkontribusi secara ekonomi. Untuk menghindari bertambahnya aset idle DJKN menerbitkan regulasi pemanfaatan BMN dan membangun serta mengembangkan aplikasi SIMAN. SIMAN hadir sebagai bentuk kemudahan terhadap pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Pengelolaan BMN dengan SIMAN diharapkan tidak terjadi lagi aset-aset idle baru atau aset idle dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Optimalisasi pemanfaatan aset idle dapat dilakukan baik berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah yang dapat menghasilkan PNBP dari pengelolaan BMN. Selain itu dalam rangka optimalisasi aset negara DJKN mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai operator pengelola barang. Kehadiran LMAN diharapkan dapat menciptakan solusi dan terobosan dalam manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial serta menggali potensi return on assets. Dari kerja nyata LMAN secara berkesinambungan, mampu meningkatkan nilai aset negara dan berkontribusi besar pada penerimaan negara.

Hal lain yang merupakan instruksi langsung dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, DJKN akan melakukan revaluasi terhadap aset negara dengan nilai Rp 5.285 Triliun per 30 Juni 2016 dan segera memasukkan perhitungan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kedalam nilai aset negara. Inventarisasi dan penilaian kembali aset negara tersebut akan dilakukan mulai Tahun 2017. Inventarisasi dan penilaian (IP) aset negara dilakukan dalam rangka penyajian nilai aset negara yang akurat dan reliable sesuai dengan kondisi sekarang dalam neraca LKPP. Untuk mendukung kegiatan IP terkait dengan penilaian SDA, DJKN telah menyelesaikan paket peraturan penilaian SDA meliputi Peraturan Menteri Keuangan tentang penilaian SDA, Peraturan Direktur Jenderal tentang Penilaian Hutan Produksi, Penilaian Air Tanah, Penilaian Batubara dan Penilaian Hutan Lindung dan Konservasi. Selain itu kegiatan IP membutuhkan penilai pemerintah yang handal dan kompeten. Kualitas penilai harus terus ditingkatkan melalui kegiatan diklat, quality assurance, peer review dan kaji ulang laporan penilaian serta mengikuti sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional dapat menunjukkan kualitas keahlian penilai pemerintah tidak kalah dengan penilai publik serta menaikkan bargaining power bagi penilai-penilai DJKN. Direktorat Penilaian DJKN yang menaungi penilai-penilai DJKN dapat menginisiasi sertifikasi internasional bagi penilai DJKN dengan melakukan kerjasama dengan institusi yang mengeluarkan sertifikasi penilaian internasional. Penilai berkualitas tidak hanya untuk memenuhi IP, di masa mendatang kemampuan penilai DJKN mempunyai peran besar dalam pengelolaan aset negara yang berdaya guna ekonomi.

Praktik-praktik pengelolaan aset yang dilakukan oleh DJKN diharapkan dapat menciptakan value added dan menghasilkan penerimaan negara. Peranan DJKN dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan terus meningkatkan penerimaan tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ikut andil dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden RI yaitu meningkatkan pembangunan Indonesia dan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam 10 (sepuluh) Tahun ke depan diharapkan DJKN merupakan penyumbang terbesar PNBP dengan praktik-praktik pengelolaan terbaik yang telah melekat pada proses bisnis DJKN. Capaian ini akan menguatkan keberadaan DJKN dengan tugas dan fungsi yang selama ini diemban sesuai dengan ruh semangat berdirinya DJKN sebagai salah satu direktorat di Kementerian Keuangan untuk menghadapi tantangan pengelolaan kekayaan negara yang terus berkembang. Terlepas dari itu Transformasi dalam tubuh DJKN akan terus terjadi dan tidak terbatas waktu untuk menghadapi dan mengatasi tantangan di masa depan.


Video
Stay up to date
Stay connected