Peluang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (Revaluasi)

16 Oktober 2017 - 15:49     Ahmad Hilmi Khoirul Arifin    djkn10tahun

Oleh: Pramu Ichsan Chusnun-KPKNL Gorontalo

Salah satu misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara dimana DJKN diharapkan tidak hanya menjadi asset administrator namun juga sebagai asset manager. Saat ini dengan sudah adanya kewajiban pelaporan barang milik Negara (BMN) dari kementerian/lembaga ke kementerian keuangan c.q. DJKN setiap semester dan tahunan, seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kantor Wilayah DJKN telah memiliki data aset satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya masing-masing. Oleh karena itu fokus DJKN kedepannya seharusnya tidak lagi terkait inventarisasi ataupun pencatatan aset namun bagaimana cara memberdayakan aset-aset yang sudah tercatat tersebut. Misi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara antara lain memastikan bahwa penggunaan aset di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan apabila terdapat aset yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (baik sebagian aset maupun keseluruhan) dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan adanya pemanfaatan barang milik negara yang tidak digunakan maka tentu akan berdampak pada optimalisasi penerimaan dengan adanya penyetoran ke kas Negara dan/atau efisiensi pengeluaran dimana belanja pemeliharaan aset milik satuan kerja dapat diminimalisir.1

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 23 Mei 2016, Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk melakukan revaluasi aset untuk memperoleh nilai aset yang updated dan dasar untuk BMN yang akan digunakan kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset SBSN. Walaupun saat ini peraturan pelaksanaan terkait penilaian kembali tersebut masih dalam pembahasan namun tentu sudah dapat diperkirakan dana yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika mengacu pada Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh DJKN, untuk BMN berupa tanah yang tercatat sejumlah 11.609.415.122 m2 sedangkan untuk BMN berupa Gedung dan Bangunan sejumlah 250.599.140 unit.2 Bisakah dibayangkan berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan revaluasi tersebut? Oleh karena itu kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila diikuti kegiatan tambahan lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan, Pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN di satuan-satuan kerja.

Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.3 Mengingat bahwa untuk revaluasi BMN berupa tanah cara penilaiannya direncanakan dengan full valuation dimana survei lapangan wajib dilakukan sebagai salah satu rangkaian proses penilaian, hal ini merupakan peluang bagi DJKN selaku Pengelola Barang untuk juga melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset-aset pada satuan kerja di wilayah kerja masing-masing. Pengawasan dan Pengendalian BMN dapat berupa pengawasan atas aset-aset yang terindikasi idle, aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun belum dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan BMN ataupun Pemindahtangan BMN yang sudah dikeluarkan persetujuannya oleh Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang namun belum ditindaklanjuti dengan permohonan lelang. Kondisi-kondisi tersebut tentu merupakan peluang untuk mengidentifikasi potensi PNBP, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan Negara sebagaimana yang telah menjadi salah satu misi DJKN.

Apabila setelah pelaksanaan survei lapangan diidentifikasi potensi PNBP sebagaimana dimaksud, informasi dapat ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi tertulis kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk aset yang terindikasi idle dan permintaan konfirmasi ke kuasa pengguna barang untuk asetnya yang dimanfaatkan pihak lain namun belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.4 Walaupun memang hasil PNBP tidak akan langsung terealisasi pada tahun berjalan, namun setidaknya Pengelola Barang sudah mendapatkan data identifikasi aset-aset yang berpotensi untuk menambah PNBP di tahun-tahun kedepan. Ibarat peribahasa “Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui”, lebih baik pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) BMN diakomodir dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik negara oleh tim penilai DJKN. Segala instrumen peraturan-peraturan terkait pengelolaan barang milik negara telah diperbaharui dan lebih disempurnakan seperti PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.06/2016, PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN PMK 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan PMK 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Pada akhirnya kesuksesan DJKN kedepannya ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Kegiatan ini juga akan membawa nama DJKN mengingat dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak pihak seperti Kementerian/Lembaga dan Masyarakat. Sudah saatnya DJKN memberikan kontibusi lebih terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak demi tercapainya visi dan misi DJKN kedepan. Jayalah DJKN.


 

1 Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, kewajiban pengamanan dan pemeliharaan berada pada mitra pemanfaatan.

2 Data ini didapatkan dari ikhtisar Laporan Barang Milik Negara Gabungan Semester I TA 2015 (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut kelompok barang. Data yang disajikan sudah termasuk aset yang sudah dihentikan dari penggunaan operasional.

3 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012, sebagaimana telah diubah dengan PMK 52/PMK.06/2016.

4 Ibid., Pasal 10.


Video
Stay up to date
Stay connected