Menjawab, DJKN itu Opo toh mas ?

16 Oktober 2017 - 15:25     Deta Novian Anantika Putra    djkn10tahun

Oleh: Muhammad Rizkiana Gumilang-KPKNL Jayapura

Suatu ketika seusai melaksanakan survey lapangan dalam rangka penilaian atas Pemanfaatan BMN, kami beristirahat di warung makan dekat lokasi objek penilaian. Sambil membahas objek penilaian yang baru saja kami survey, tiba-tiba Bapak pemilik warung berseloroh, “ Wah mas-mas ini masih mudah tapi sudah gagah-gagah ya, beda sama Bapak dulu. Ketika seusia kalian Bapak masih di kampung mas, bantu orang tua di ladang tanam singkong. Hahaha..”, ujar Bapak pemilik warung yang ternyata adalah pensiunan PNS di Kementerian Agama“. Kalo mas-mas ini pada kerja dimana ya?”, si Bapak lanjut bertanya.

“Siaaap, DJKN Pak!”, jawab kami kompak.

“Oooo DJKN itu opo toh mas?”, tanya si Bapak kebingungan.

Hahaha, Kamipun sontak tertawa dan saling memandang karana hal seperti ini bukan kali pertama terjadi. Memang sebagai “anak bungsu” di Kementerian Keuangan dengan usia yang masih terbilang muda bagi suatu organisasi, belum banyak yang mengenal seperti apa kiprah DJKN, bahkan mungkin masih banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Begitulah tantangan yang perlu kita jawab, kenyataannya DJKN belum optimal menunjukan eksistensinya sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan.

Dalam prespektif kami, DJKN dibaratkan sebagai tunas pohon kelapa yang masih muda tetapi kelak memiliki potensi manfaat yang besar apabila tumbuh dan dirawat dengan baik. Bagaimana jika DJKN dikenal luas oleh masyarakat, memberi manfat yang optimal bagi pemangku kepentingan, penyeimbang belanja modal pemerintah melalui pengelolaan aset yang mumpuni, menjadi tumpuan penerimaan negara pendamping pajak dalam perannya sebagai Revenue Center? Bagaimana jika kita bayangkan sekali lagi? Wooow..! ternyata tak ada habisnya potensi itu bila terus dikembangkan.

Menyadari besarnya potensi DJKN kedepan, lantas menimbulkan pertanyaan, “How do we start?”. Hmm.. Let’s think it over! Kami berpendapat bahwa sebagai kantor pelayanan yang berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan hal pertama yang harus ditingkatkan adalah kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan pakaian yang mencerminkan mutu suatu organisasi, sebab hal inilah yang pertama kali tampak dan akan menjadi kesan bagaimana organisasi ini dipandang. Berikut ini kami fokuskan pembahasan peningkatan pelayanan dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peraturan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pertama, penguatan SDM merupakan hal paling mendasar untuk dikembangkan agar tumbuh rasa antusiasme dan semangat kerja yang tinggi, penuh tanggung jawab, serta berinisiatif melakukan inovasi yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan untuk menyediakan SDM berkeahlian strategis sesuai spesifikasi tugas kesehariannya. Pengembangan SDM dikhususkan untuk membentuk pegawai yang akan menempati jabatan fungsional khusus sehingga pada masing-masing fungsi akan memiliki tenaga ahli. Selain itu, pemerataan jumlah pegawai pada tiap unit kantor vertikal perlu diperhatikan. Penambahan jumlah pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan peningkatan sarana dan prasana dalam menunjang pelayanan prima menjadi salah satu kunci keberhasilan penguatan SDM. Tak jarang, tingginya beban kerja tanpa ditunjang oleh fasilitas yang memadai dapat menurunkan motivasi dan antusiasme pegawai yang berakibat pada penurunan kualitas pelayanan.

Kedua, penyempurnaan peraturan menjadi penting mengingat aturan yang dibuat oleh kantor pusat sebagai regulator menjadi payung hukum bagi eksekutor di lapangan. Kekhawatiran adanya gugatan dikemudian hari menjadi salah satu faktor penghambat munculnya inovasi dari pegawai. Padahal, banyak kejadian di lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan tetapi sangat penting untuk segera dieksekusi. Misalnya, pada saat kami memroses permohonan pemanfaatan BMN, sering kali pihak pemohon (satker) merasa keberatan dengan peraturan yang mewajibkan seluruh pendapatan sewa disetorkan ke kas negara. Dilain sisi, pemberian insentif kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menghasilkan penerimaan Negara/Daerah dapat diberikan insentif sebagaimana disebutkan dalam ketentuan lain-lain Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun sepanjang yang kami ketahui, ketentuan mengenai hal tersebut belum diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketiga, pemutakhiran TIK menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan perubahan dari era konvensional menuju era digital. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang merupakan dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Penggunaan metode dan alat terkini dapat meningkatkan kualitas kerja, serta mendorong perubahan pola pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien guna memberikan hasil yang lebih baik, cepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini, DJKN telah membangun sebuah sistem yang dapat menampung database seluruh aset yang telah direkam oleh Pengguna Barang melalui Aplikasi SIMAK BMN ke dalam Aplikasi SIMAN. SIMAN menjadikan seluruh proses pengelolaan BMN mulai dari tahap Perencanaan hingga Penghapusan dapat dikelola dan dimonitor secara real time oleh pengguna aplikasi. Diharapkan aplikasi SIMAN terus mengalami penyempurnaan agar Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum (3T) dalam pengololaan BMN dapat segera diwujudkan.

Oleh karena itu, perubahan DJKN menjadi tanggung jawab seluruh lini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana masa depan DJKN nantinya, tergantung cara kita bersama membangun dan merawatnya. Sungguh bukan tugas yang ringan, tetapi sangat nyata untuk segera diwujudkan. Sehingga kita mampu menjawab, DJKN 10 tahun ke depan adalah organisasi yang berhasil mengelola Kekayaan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Indonesia.


Video
Stay up to date
Stay connected