Menjadi Sebenar-benarnya Garda Terdepan

16 Oktober 2017 - 15:37     Ahmad Hilmi Khoirul Arifin    djkn10tahun

Oleh:Neni Puji Artiani - KPKNL Malang

Merefleksikan DJKN 10 tahun mendatang berarti melakukan benchmarking pada tataran nasional dan global. Mengapa? Karena kita perlu memastikan DJKN berada pada progres yang relevan secara nasional dan global. Pada September 2015, 193 anggota PBB menetapkan 17 Global Goals for Sustainable Development yang diharapkan tercapai pada 2030. Di dalam negeri, tantangan di depan mata adalah Indonesia menyongsong bonus demografi pada tahun 2020-2030. Menurut data BAPENNAS, pada 2030 kurang lebih 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun). Hal ini tentu menguntungkan bagi Indonesia karena akan tercipta tingkat produktivitas tinggi termasuk pada sisi perekonomian. Namun jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat berbalik menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Beberapa isu strategis menjadi fokus lembaga dunia dan program prioritas pemerintah Indonesia. Teknologi, Pendidikan, Energi Modern, Pembangunan Infrastruktur, Climate Change, Pariwisata, Kesehatan, menjadi beberapa isu strategis dimana DJKN jelas perlu mengambil peran dan menempatkan posisi agar Indonesia mewujudkan visinya menuju tahun 2030. Dimanakah kita 10 tahun mendatang? Siapkah kita ambil bagian?

Fokus capaian pemerintah 10 tahun mendatang harus sinergis dengan Inisiatif Strategis DJKN. Pengelolaan aset yang selaras dengan tantangan nasional dan tantangan global menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program pemerintah. Pengelolaan aset yang dapat diandalkan menjadikan DJKN menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif.

Apa yang harus kita lakukan?

Mari berlari dalam digitalisasi Pengelolaan Aset. Digitalisasi Pengelolaan Aset menjadi salah satu Inisiatif strategis yang dilaksanakan DJKN dalam Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK). Digitalisasi pengelolaan aset yang baik dan menyeluruh sepatutnya selesai dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Membangun basis data aset negara yang efektif dan andal merupakan kebutuhan dasar pengelolaan aset. Basis data yang baik bukan hanya data yang valid, tetapi data yang dapat menghasilkan analisis tajam serta dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Proses pengumpulan basis data harus sederhana dengan aplikasi yang terintegrasi. Integrasi aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara antara DJPB dan DJKN sebagai pelaksana tema perbendaharaan akan mempermudah K/L melakukan pembangunan basis data secara efisien. Basis data yang valid baik dari segi proporsi, nilai, dan kondisinya, akan digunakan sebagai bahan analisis dalam mendukung pelaksanaan optimalisasi aset oleh Kementerian/Lembaga. Sebelum Tahun 2020 perlu disusun analisis perencanaan aset untuk beberapa isu nasional strategis diantaranya penyediaan fasilitas pendidikan berbasis teknologi dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah sampai 2030, penyediaan infrastruktur untuk menstimulus ekskalasi perekonomian dalam rangka menghadapi bonus demografi 2020-2030, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan teknologi penyelenggaraan negara yang dapat mengimbangi pergerakan ekonomi Indonesia dimana perekonomian Indonesia diprediksi mencapai 7 besar dunia pada 2030. Bersama-sama DJKN dan K/L terkait mengimplementasikan asset planning secara bertahap, progresif, dan proporsional, maka 10 tahun lagi DJKN telah siap menjawab tantangan pengelolaan aset dan ikut serta berperan dalam mencapai visi Indonesia pada 2030.

Berikutnya adalah optimalisasi aset pada K/L berjalan produktif dan sejalan dengan isu lingkungan. Penyelenggaraan negara semestinya berjalan dalam ritme yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Berbagai cita-cita kualitas pelayanan perlu ditunjang pengelolaan aset yang optimal. Kini berbagai sektor pemerintahan melakukan deregulasi demi percepatan pembangunan. DJKN perlu menyusun birokrasi pengelolaan aset yang sederhana namun memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya data digital yang andal, DJKN perlu melakukan pengkuadranan BMN berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dibutuhkan degerulasi proses penghapusan BMN yang memiliki tingkat produktivitas rendah bahkan membebani keuangan negara dalam kurun 1-2 tahun ke depan. Prognosa pengadaan BMN ke depannya harus mempertimbangkan isu lingkungan dimana rancangan bangunan pemerintah perlu memiliki standar yang hemat energi, peralatan dan mesin yang ramah lingkungan, dan teknologi informasi yang paperless. Dalam 2-3 tahun ke depan standar tersebut diformulasikan ke dalam sebuah regulasi terintegrasi yang dijadikan pedoman oleh seluruh K/L. Selain itu dilakukan deregulasi pemanfaatan BMN mulai pemanfaatan dalam bentuk sewa, sampai yang perlu dioptimalkan adalah Public Private Partnership guna percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya deregulasi, kebijakan tentang BMN yang berbasis lingkungan, dan optimalisasi produktivitas BMN, 10 tahun pengelolaan aset akan didorong berjalan 100% efisien. Pembangunan infrastruktur akan terpenuhi sesuai kebutuhan Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 7 di dunia.

Berbicara tentang DJKN 10 tahun ke depan, salah satu yang tak kalah penting adalah memproyeksikan penggerak utama RBTK, yaitu sumber daya manusianya. Program kerja yang baik, teknologi yang canggih, dan regulasi yang sehat tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang kompeten, inovatif, dan berintegritas. Konsep jabatan fungsional pada DJKN selaiknya terwujud dalam 2 tahun ke depan. Sehingga 2027 DJKN berisi jabatan-jabatan fungsional yang menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang bekerja sepenuhnya berbasis teknologi informasi, memiliki kapasitas dan kompetensi berlisensi, serta menerapkan zero fraud. Mungkinkah zero fraud? Integritas adalah karakter


Video
Stay up to date
Stay connected