DJKN Sepuluh Tahun ke Depan: Bonus Demografi

16 Oktober 2017 - 15:40     Ahmad Hilmi Khoirul Arifin    djkn10tahun

Oleh: Nurul Fadjrina-KPKNL Padang

Berbicara tentang proyeksi sepuluh tahun ke depan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tampaknya memiliki satu persamaan dengan Republik Indonesia. Apa itu? Jawabannya akan mudah didapat jika kita mengamati kondisi kependudukan dunia, sebab prominensi hal ini cukup membedakan Indonesia dari kebanyakan negara-negara maju yang seolah terseok menunggu waktu senja. Tidak lain dan tidak bukan: bonus demografi.

Jika dalam kependudukan bonus demografi diartikan sebagai jumlah penduduk usia produktif sebagai populasi terbesar suatu negara, maka susunan kepegawaian DJKN pun tidak jauh berbeda. Situasi di kantor pusat dan vertikal DJKN saat ini menunjukkan adanya kesenjangan jumlah yang cukup kentara antara pegawai di rentang umur 18-50 tahun dan 50 tahun ke atas, di mana kelompok umur pertama umumnya mendominasi. Dari segi produktivitas, hal ini tentu menguntungkan dan karenanya frasa “bonus” dilekatkan sebagai embel-embel menyenangkan di depannya. Tetapi, tidak ada bonus yang diberikan secara cuma-cuma. Untuk dapat benar-benar mencecap keuntungannya, ada prasayarat tertentu yang harus dipenuhi.

Bukan lagi Jack-of-All-Trades, Master of None

Dengan tugas dan fungsi yang tersebar di empat bidang teknis (pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang, penilaian), pegawai DJKN selama ini selalu dituntut untuk menjadi seorang generalis. Bukan hal asing bila kita mendapati seorang pegawai DJKN didampuk dengan dua atau bahkan lebih jabatan fungsional sekaligus. Pada masa-masa awal berdirinya DJKN, keadaan ini mungkin masih dapat dimaklumi. Namun, dalam jangka sepuluh tahun ke depan, tipikal pegawai Jack-of-All-Trades yang sekadar “mampu bekerja” di banyak bidang tanpa satu pun yang benar-benar dikuasai, tentu tidak akan dapat berkontribusi besar untuk DJKN yang tengah menguatkan perannya melalui Transformasi Kelembagaan. Demi memenuhi tantangan-tantangan Inisiatif Strategis yang spesifik, DJKN membutuhkan pegawai-pegawai yang fokus dengan keahlian-keahlian yang khusus. Oleh karena itu, kebutuhan ini, bila dikaitkan dengan topik di paragraf sebelumnya, adalah prasayarat untuk bonus demografi yang dimaksudkan.

Nah, ketika Indonesia masih bimbang dalam persiapannya, bagaimana kabar DJKN?

Persiapan DJKN: Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan

Sebagai seorang pegawai DJKN dengan latar belakang pendidikan non-ekonomi, saya memandang bahwa DJKN telah melakukan langkah awal yang baik dalam perekrutan berdasarkan spesialisasi. Meski, pada praktiknya, tindak lanjut dari sistem rekrutmen tersebut hingga saat ini belum menunjukkan implementasi yang menyeluruh, saya yakin dalam satu dekade ke depan DJKN akan mampu menerapkan pola penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian masing-masing.
Optimisme saya ini bukan tanpa alasan. Sejak tahun 2016, DJKN telah menginkorporasi Indikator Kinerja Utama Hard Competency. Kehadiran IKU yang berpengaruh terhadap Nilai Kinerja Organisasi ini menghimbau penempatan pegawai agar senantiasa selaras dengan riwayat pendidikan yang diemban. Apabila ditemukan ketidakcocokan antara keduanya, maka ada dua opsi yang dapat diambil: rotasi atau mutasi, dan pengembangan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pengembangan keahlian pegawai di Kementerian Keuangan merupakan satu hal yang patut diacungi jempol. Kesempatan beasiswa terbuka luas dan pengajuan diklat, khususnya di DJKN, hanya berjarak satu kali ketukan kursor di aplikasi internal. Ditambah lagi dengan pembayaran biaya perjalanan diklat yang kini ditanggung oleh Sekretariat, secara langsung mengeliminasi alasan klasik kantor-kantor vertikal yang menahan pengikutsertaan diklat pegawai akibat penghematan dana.

Lebih lanjut, dalam upaya mengungguli target-target Inisiatif Strategis yang demikian partikular, kita akan menyadari bahwa yang diperlukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar definit dan mengacu pada praktik terbaik. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan pun beragam, mulai dari diklat lapangan, hingga pelatihan singkat di negeri-negeri lain yang telah diakui sebagai pelopor di bidangnya. Hanya saja, mengingat petuah Bill Gates, “jika Anda ingin pergi dengan cepat, pergilah sendiri.

Jika Anda ingin pergi melesat dengan jauh, pergilah bersama-sama,” yang dibutuhkan DJKN guna terwujudnya Transformasi Kelembagaan yang berkesinambungan adalah optimalisasi pegawai secara masif. Sekretariat sekalipun tidak akan mampu menanggung anggaran yang dikeluarkan jika seluruh pegawai DJKN terbang mengikuti kursus singkat di luar negeri. Lalu, apa lagi yang diperlukan?
(Anda sedang melihat salah satu dari mereka, sejujurnya) Agen Perubahan

Kader-kader yang mampu menindaklanjuti diklat yang mereka terima dengan kegiatan penyaluran ilmu yang terelaborasi. Yang mampu menularkan pengetahuan, semangat, dan energi positif yang dapat menggelorakan perubahan hingga tercapainya kejayaan.

Kalau begitu, kalimat penutup?

Poin spesialisasi rekrutmen,penempatan, dan pengembangan—sudah terpenuhi. Agen perubahan—beri tanda centang.


Well, DJKN, I think we definitely deserve that demographic dividend.


Video
Stay up to date
Stay connected