DJKN, PUSAT TATA KELOLA KEKAYAAN INDONESIA

16 Oktober 2017 - 13:20     Deta Novian Anantika Putra    djkn10tahun

Oleh: Aditio Wahyudi - KPKNL Jakarta III

Sepuluh tahun berlalu sejak Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Transformasi yang membawa DJKN menjadi organisasi dengan tugas dan fungsi sangat beragam. Mulai dari pengurusan piutang dan lelang negara, sampai pengelolaan kekayaan negara.


Khusus berbicara tentang pengelolaan kekayaan negara, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sangat jelas tertuang dalam pasal tersebut bahwa tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan negara adalah kemakmuran rakyat. Namun demikian, berkaitan dengan memakmurkan rakyat, Indonesia sepertinya harus belajar lebih banyak lagi dari negeri tetangga. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF), nilai Gross Domestic Product (PPP) per-capita Indonesia tahun 2016 diestimasi senilai USD 12.422 per tahun dan menempati peringkat 5 (lima) dari 10 (sepuluh) negara ASEAN1. Pencapaian tersebut jauh tertinggal dari negara dengan minim sumber daya alam seperti Singapura (USD 90.249) di peringkat pertama dan Brunei Darusalam (USD 83.513) di peringkat kedua.


Anomali atas pencapaian GDP PPP Per-Capita Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu men-drive kekayaan negara Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelum mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu kiranya Pemerintah dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut.
1. Berapa nilai potensi kekayaan alam Indonesia (darat, laut, udara)?
2. Berapa nilai sumber energi Indonesia?
3. Berapa nilai seluruh infrastruktur Indonesia?
4. Berapa nilai kekayaan negara dipisahkan pemerintah Indonesia di seluruh BUMN?
Seluruh pertanyaan tersebut sewajarnya dapat dijawab oleh DJKN sebagai perwakilan pemerintah yang diberikan amanah untuk mengelola kekayaan negara. Pada kenyataannya, tidak semua pertanyaan tersebut dapat dijawab. Jika demikian adanya, maka tidak berlebihan jika Doli Siregar (akademisi dan penilai publik) menilai bahwa pengelolaan kekayaan negara di Indonesia masih karut marut2. Bagaimana mungkin pemerintah bisa men-drive kekayaan yang dimiliki, sementara besaran atas kekayaan tersebut tidak diketahui. Sebagai insan DJKN, janganlah berkecil hati dengan statement tersebut. Opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, menjadi bukti bahwa DJKN telah memulai era baru dalam ranah pengelolaan kekayaan negara. Kritikan tersebut sejatinya dapat menjadi pelecut semangat bagi insan DJKN untuk bekerja lebih keras guna mewujudkan tata kelola kekayaan negara yang lebih baik lagi.


Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat, namun bukan pula waktu yang lama bagi DJKN untuk membenahi tata kelola kekayaan negara. Fase 10 (sepuluh) tahun pertama, DJKN dapat diibaratkan seperti anak kecil yang berada dalam masa pertumbuhan, dan akan terus mencari bentuk terbaik dari hidupnya. Jhon P. Kotter, menyebutkan bahwa faktor pertama yang menyebabkan gagalnya sebuah transformasi (perubahan, red) adalah “can not establishing a great enough sense of urgency3”. Pimpinan tidak mampu menggerakkan setiap level sumber dayanya untuk keluar dari zona nyaman. Hal itu tidak akan terjadi di fase 10 (sepuluh) tahun kedua, setiap pimpinan di unit terkecil akan mengawal transformasi kedua DJKN. Dengan begitu, DJKN akan tumbuh dan bertransformasi lagi menjadi organisasi yang lebih dewasa, menjadi manajer asset yang handal dengan berbagai kelebihan sebagai berikut:

a. Memiliki landasan hukum pengelolaan kekayaan negara yang terpadu;
Penting bagi pengelola ataupun satker untuk memahami dengan baik landasan hukum pengelolaan kekayaan negara. Jika selama ini satker khususnya, dibuat bingung karena landasan hukum yang terpecah-pecah, maka di fase 10 tahun kedua, DJKN menyusun dan menggabungkan berbagai macam bentuk peraturan ke dalam sebuah peraturan terpadu.
b. Memiliki sistem teknologi informasi yang terintegrasi;
DJKN mengintegrasikan berbagai aplikasi yang selama ini digunakan di tingkat pengelola maupun di tingkat satker (SIMAK, SIMAN, SIP, GIS, dan aplikasi pendukung lainnya) ke dalam sebuah sistem dan database tunggal. Hal ini akan memudahkan pengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan apa saja jenis kekayaan negara yang dimiliki, di mana letaknya, siapa yang memanfaatkan, dan berapa nilainya.
c. Mampu melakukan efisiensi utilisasi kekayaan negara;
Sebagai manager asset pemerintah, DJKN memahami betul bahwa asset yang tidak ter-utilisasi akan memberikan impact negatif berupa cost. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh sistem informasi, DJKN akan memberikan perhatian khusus terhadap asset-aset yang underutilized. Dengan “power” yang dimiliki, DJKN akan menarik asset-asset idle di Kementerian/Lembaga (K/L) dan mendistribusikannya kepada K/L lain yang lebih membutuhkan (as simple as that).
d. Human Capital Development Program;
DJKN bekerjasama dengan unit pelatihan di Kementerian Keuangan menyediakan berbagai akses terhadap peningkatan kompetensi SDM, baik berupa pelatihan, fasilitas hardware, software, dll. Sehingga SDM DJKN (±3.500 orang) mampu melakukan tugasnya dalam rangka melakukan tata kelola kekayaan negara atas seluruh asset Indonesia yang tersebar luas sekira ±5.000.000 km2.
Layaknya matahari yang menjadi pusat tata surya, DJKN akan menjadi pusat tata kelola kekayaan negara untuk mendukung amanat UUD 1945 mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti kata pepatah “when the best is possible better is not enough”, mari bekerja lebih keras lagi !!




Video
Stay up to date
Stay connected