DJKN 10 TAHUN KE DEPAN

16 Oktober 2017 - 16:45     Ahmad Hilmi Khoirul Arifin    djkn10tahun

Oleh: Sri Desyanti-KPKNL Jakarta II

Trasformasi Kelembagaan merupakan tindak lanjut dari program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dengan memperkuat budaya akuntabilitas yang beorientasi outcome, perampingan proses bisnis, mempercepat digitalisasi, struktur organisasi yang lebih efektif, menghargai kontribusi pegawai berprestasi dan lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholder untuk menghasilkan terobosan nasional. Sejalan dengan transformasi kelembagaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki 9 (sembilan) inisiatif Strategis yang terdiri dari 6 (enam) inisiatif Manajement Asset, 3 (tiga) inisiatif Special Missions dan transformasi organisasi. Bertitik tolak dari transformasi kelembagaan tersebut DJKN perlu melakukan perubahan, terobosan/inovasi dibidang pengelolaalan kekayaan negara sesuai visi DJKN “ Menjadi pengelola Kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyah”.

Penguatan fungsi DJKN selaku pengelola kekayaan negara tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Bahwa DJKN harus merubah paradigma menjadi revenue center. Untuk merubah paradigma diperlukan terobosan yang akurat dan terukur baik dari internal DJKN (memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada outcome), maupun dari pihak eksternal DJKN seperti kepatuhan stakeholder dalam mengelola/aset di Kementerian/lembaga. Salah satu kontribusi DJKN untuk penerimaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

Di bidang pengelolaan Kekayaan Negara kontribusi DJKN adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BMN melalui pengelolaan BMN yang handal efektif, efisien dan akuntabel.Pengelolaan BMN mampu mewujudkan belanja negara yang efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif baik untuk kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan kekayaan negara terutama pengelolaan BMN, membuat pengelola dan pengguna BMN dituntut juga untuk mengoptimalkan utilisasi dari BMN. Optimalisasi BMN dapat meningkatan pendapatan negara melalui pemanfaatan BMN seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Di bidang penilaian kontribusi DJKN adalah selain menyajikan nilai BMN, DJKN juga melaksanakan penilaian atas proposal pemanfaatan dengan skema KSP maupun BGS/BSG. Penyajian analisis kelayakan bisnis dalam pemanfaatan BMN berupa KSP yang memiliki keunikan dan kekhasan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh DJKN untuk membantu pengelolaan BMN secara optimal guna meningkatkan PNBP.

Di bidang pengurusan piutang negara, kontribusi DJKN terhadap PNBP saat ini adalah melaksanakan pengurusan piutang negara/daerah yang berasal dari penyerahan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara, Komisi Negara/Lembaga Tinggi Negara, yang menghasilan penerimaan berupa PNDS dan Biaya Administrasi Sedangkan di bidang lelang, kontribusi DJKN terhadap PNBP adalah melalui penjualan BMN secara lelang, Selain itu lelang juga memiliki fungsi budgeter untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Tantangan DJKN sebagai revenue center 10 (sepuluh) tahun ke depan semakin berat, seiring dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif. DJKN 10 (sepuluh) Tahun ke depan dituntut untuk lebih mengembangkan potensi terbaiknya dalam rangka mencapai Visi dan Misi DJKN.

Sesuai dengan transformasi kelembagaan harapan penulis untuk DJKN 10 tahun kedepan dibidang penilaian tersedianya peraturan dan standardisasi penilaian SDA(batu bara, Hutan produksi, hutang lindung dan mineral), Penilai yang berkuatlitas (capacity building penilaian dengan kerja sama dengan pihak terkait), Basis data penilaian yang handal. Bulai Mei 2017, DJKN akan melakukan revaluasi aset atas tanah dan/atau bangunan milik kementerian/lembaga. Hasil revalusi diharapkan sebagai basis data untuk pembentukan basis data nilai pasar tanah yang berskala nasional.

Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara implementasi SIMAN diharapkan aplikasi yang bisa memonitor aset Kementerian/ Lembaga. Aplikasi SIMAN kedepannya harus lebih memberikan informasi yang lengkap terkait pengelolaan aset. Dari aplikasi tersebut DJKN selaku Pengelola Barang dapat 1. Memonitor BMN Idle karena dalam praktiknya sebagian K/L masih enggan untuk menyerahkan BMN idle kepada pengelola Barang. Padahal potensi PNBP dari BMN Idle sangat besar, yang dapat menghasilkan PNBP dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, BGS/BSG, 2. Aplikasi yang bisa memonitor potensi PNBP dari K/L (dari pemanfaatan aset) dan terakhir aplikasi yang bisa memonitor tindak lanjut kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal).

Di Bidang lelang melalui peningkatan penggunaaan e-auction. Lelang melaluii e-auction terbukti efektif dapat meminimalisir mafia lelang dan dapat mengoptimalkan hasil lelang. Oleh karena itu perlu penyempuranaan aturan dan adanya kebijakan bahwa setiap pelaksanaan lelang wajib melalui aplikasi e-auction.
Dibidang Piutang Negara penyelesaian database piutang negara, pengembangan riset data/kajian untuk mendorong terobosan-terobosan dalam penagihan piutang macet dan membuat pemetaan barang jaminan.

Selain itu mewujudkan optimalisasi penerimaan negara melalui optimalisasi ROA (Return On Asset) melalui penyerahan pengelolaan aset BUN (Bendahara Umum Negara) secara bertahap kepada LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk proses pengembangan dan utilisasi aset yang lebih berkontribusi terhadap penerimaan Negara Bukan Pajak dan cost saving.

Berdasarkan uraian di atas , kiranya DJKN 10 Tahun mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap peningkatan PNBP melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan negara guna mendukung DJKN sebagai revenue center


Video
Stay up to date
Stay connected