DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEBAGAI MANAJER ASET NEGARA REPUBLIK INDONESIA

16 Oktober 2017 - 13:26     Deta Novian Anantika Putra    djkn10tahun

Oleh: Agus Gede Wiranata - KPKNL Palopo

Aset adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai baik ekonomis maupun komersial. Ini berarti aset harus dapat memberikan manfaat yang sebanding dengan nilai mereka. Aset bukan hanya dapat menjadi penunjang, tetapi juga sebagai sumber utama penghasilan suatu entitas. Aset yang dikelola dengan baik, akan memberikan manfaat sesuai fungsinya. Dalam kasus Negara Indonesia, aset berupa barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, disebut dengan Barang Milik Negara (BMN). Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah BMN.


Dalam pelaksanaannya, BMN tersebut digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menunjang tugas dan fungsi mereka. Penggunaan BMN tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Pengguna BMN wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam menggunakan dan mengelola BMN. Kebijakan terkait BMN diterbitkan oleh Pengelola Barang, dalam hal ini di Indonesia adalah Menteri Keuangan.


Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan pengelolaan terhadap BMN, atau bertindak sebagai Pengelola Barang. Dengan kondisi pendapatan Negara yang kurang baik, maka tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengelola BMN semakin kompleks. Diantaranya, DJKN harus mampu menjadi pendukung Fungsi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Lalu apa yang dapat DJKN lakukan untuk dapat berubah dari unit yang bersifat Cost Center (Pusat Biaya/Pengeluaran) menjadi unit yang bersifat Revenue Center (Pusat Pendapatan)?


Jika berbicara tentang Revenue Center kita akan selalu terfokus pada kegiatan untuk mendapatkan Income. Di DJKN, salah satu kegiatan yang dapat menjadi sumber income
diperoleh dari pemanfaatan BMN. Padahal jika kita lihat lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya nyawa dari Revenue Center unit salah satunya adalah Cost Saving (Penghematan Biaya/Pengeluaran).
Aset sangat identik dengan cost (biaya). Mulai dari biaya pengadaannya hingga biaya pemeliharaannya. Pengelolaan Aset yang kurang baik, akan dapat berakibat kepada tingginya biaya untuk sebuah aset, rendahnya daya guna dari aset, hingga pendeknya rentang waktu umur aset, sehingga cenderung mengarah kepada pemborosan biaya.
Pengelolaan aset yang baik dapat kita lihat dari efektifitas dan efisiensi aset yang ada. Pengelolaan aset yang baik adalah dengan optimalisasi aset yang maksimal. Dimana tidak ada aset yang digunakan tidak sesuai fungsinya, dan tidak ada aset yang nganggur (idle). Aset yang tidak digunakan sesuai fungsi akan berdampak pada berkurangnya manfaat yang diberikan aset tersebut, dan aset yang nganggur akan berdampak pada zero-benefit aset karena aset tersebut hanya akan menguras biaya, tanpa memberikan manfaat sedikitpun.


Dalam konteks DJKN, pengelolaan BMN harus lebih ditingkatkan terutama dibidang optimalisasi aset. Kondisi yang ada sekarang, kita selaku Pengelola Barang masih lebih banyak pasif dalam hal optimalisasi BMN. Atau saat kita akan melakukan optimalisasi BMN, masih kurang didukung oleh K/L lain selaku Pengguna Barang. Ini berarti fungsi DJKN sebagai Manajer Aset Negara Republik Indonesia belum berjalan dengan baik dan belum dipahami oleh K/L lain.
Cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 telah mengarahkan DJKN sebagai Revenue Center Unit. Wacana ini akan dapat berjalan dengan baik jika peran DJKN sebagai Manajer Aset Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, DJKN harus dapat fokus kepada institusi DJKN sebagai sebuah kesatuan. Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengelolaan BMN yang baik harus sejalan.


Sebuah perubahan di suatu lingkungan, tentu menuntut orang-orang di dalam lingkungan tersebut untuk berubah pula. Perubahan fokus DJKN menjadi Revenue Center Unit, akan mendorong kita sebagai individu di dalam DJKN untuk merubah fokus kerja kita ke arah Revenue Center Unit. Kita dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali potensi-potensi BMN yang ada di Indonesia pada umumnya, dan dilingkup kerja kita pada khususnya. Kita juga harus mensosialisasikan tentang arah perubahan DJKN tersebut, sehingga tidak ada kesimpangsiuran informasi di lapangan.


Dalam hal sistem pengelolaan BMN, DJKN harus lebih mengedepankan kepada optimalisasi BMN. Baik dari pemanfaatan BMN, hingga ke optimalisasi BMN Idle. Untuk mencapai pengelolaan BMN yang terstruktur, DJKN sebaiknya memiliki Strategi Aset yang menjadi acuan untuk pengelolaan BMN. Dari strategi aset tersebut memuat, arah pengelolaan BMN Indonesia, Potensi BMN Indonesia, dan Penerapan Cost&Benefit BMN di Indonesia. Dengan adanya strategi aset yang jelas, akan lebih mudah mengarahkan pola pengelolaan BMN agar lebih optimal. Dan strategi aset ini sebaiknya disosialisasikan kepada K/L agar masing-masing K/L juga dapat menerapkan pengelolaan BMN yang sesuai dengan strategi aset tersebut.


Aset dapat kita ibaratkan sebagai sebuah koin yang memiliki dua sisi. Satu sisi koin tersebut adalah Aset sebagai sumber biaya/pengeluaran. Dan sisi koin lainnya adalah Aset sebagai sumber income/pendapatan. Impian saya terhadap DJKN untuk 10 tahun ke depan, DJKN menjadi Manajer Aset Negara Republik Indonesia yang handal dan kredibel, karena didukung oleh SDM yang kompeten, sehingga DJKN dapat memutar koin tersebut dan mampu memperlihatkan sisi koin dimana Aset sebagai sumber income/pendapatan.




Video
Stay up to date
Stay connected