Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.06/2014
|
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
Lihat Detail
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-3/KN/2013
|
Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang |
Lihat Detail
|
SE-01/KN/2014
|
Pengurusan Piutang PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) Pasca Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) |
Lihat Detail
|
SE-12/SJ/2014
|
Hari Libur Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
Lihat Detail
|
SE-09/SJ/2014
|
Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Kegiatan Politik Praktis Menjelang Pemilu 2014 |
Lihat Detail
|
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK/06/2014
|
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KMK/01/2014
|
Perubahan Aras KMK Nomor 187/KMK/01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan |
Lihat Detail
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 42 /KN/2014
|
Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
PMK Nomor 43/PMK.06/2014
|
Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan |
Lihat Detail
|
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/853/M/VIII/2013
|
Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia |
Lihat Detail
|