| Peraturan | Keterangan | Informasi |
|---|---|---|
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang | Lihat Detail |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-10/KN/2017 | Penyebarluasan Informasi Lelang Pada KPKNL Melalui Laman DJKN | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 08/KN/2017 | Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Serta Penilaian Kinerja Oleh Pengawas Lelang (Superintenden) | Lihat Detail |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-8/KN/2017 | Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penilaian Kembali Barang Milik Negara | Lihat Detail |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 | Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 | Risalah Lelang | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara | Lihat Detail |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017 | Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.06/2017 | Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan | Lihat Detail |
Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara@2021
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt.12
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
