Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI

Peraturan

Kategori :

Jenis Peraturan :

Peraturan	Keterangan	Informasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.06/2018	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2018	Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2018	Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018	Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan	Lihat Detail
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018	Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan DJKN	Lihat Detail
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2018	Pengendalian Gratifikasi Terkait Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Berasal Dari Pihak Lain Di Luar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Lihat Detail
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-12/KN/2017	Tata Cara Penyampaian dan Persyaratan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Yang Bersifat Mengatur	Lihat Detail
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Lihat Detail
PMK Nomor 246/PMK.06/2016	Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan	Lihat Detail
PMK Nomor 59/PMK.06/2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan	Lihat Detail