| Peraturan | Keterangan | Informasi |
|---|---|---|
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 | Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 | Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 | Pejabat Lelang Kelas II | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 | Pejabat Lelang Kelas II | Lihat Detail |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-12/KN/2017 | Tata Cara Penyampaian dan Persyaratan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Yang Bersifat Mengatur | Lihat Detail |
| Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang | Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang | Lihat Detail |
| Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-10/KN/2017 | Penyebarluasan Informasi Lelang Pada KPKNL Melalui Laman DJKN | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 08/KN/2017 | Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Serta Penilaian Kinerja Oleh Pengawas Lelang (Superintenden) | Lihat Detail |
Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara@2021
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt.12
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
