|
Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang
|
Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017
|
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-10/KN/2017
|
Penyebarluasan Informasi Lelang Pada KPKNL Melalui Laman DJKN |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 08/KN/2017
|
Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Serta Penilaian Kinerja Oleh Pengawas Lelang (Superintenden) |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017
|
Risalah Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017
|
Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 46/PMK.06/2017
|
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.06/2017
|
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017
|
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017
|
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
