Yogyakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya melakukan penajaman cara bekerja dengan melebihi dari sekedar tugas fungsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan bentuk jawaban riil kita seperti apa, bukan sekedar tusi unit masing-masing. Ini bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga Republik Indonesia,” kata Wamenkeu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Gabungan Kantor Wilayah Kemenkeu Satu dengan tema Penguatan Peran dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam Rangka Pengelolaan Aset pada Kamis, (25/8) di Gedung Keuangan Negara, Yogyakarta.

Wamenkeu menambahkan bahwa Kemenkeu menginginkan jajaran pimpinan tingkat regional untuk tidak ragu-ragu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi perekonomian setempat, baik dari sisi penerimaan maupun belanja pemerintah.

“Pemaparan yang disampaikan dapat diwakili oleh siapa saja, baik dari Kanwil Perbendaharaan, DJP, bea cukai, DJKN, sebagai bentuk sinergi Kemenkeu. Seperti kata Ibu Menteri, pekerjaan level regional agar memunculkan connecting the dot, supaya pembicaraan makin bernas dan apa yang kita lakukan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Connecting the dot, kata Wamenkeu, menjadi penting karena Kemenkeu terdiri dari beberapa unit yang mempunyai tusi yang berbeda-beda, yang memberikan layanan kepada masyarakat, namun masyarakat, melalui suara para pimpinan daerah, menginginkan jawaban atas permasalahan riil yang dihadapi di lapangan.

“Simple saja, bila kita memaparkan informasi mengenai kenaikan inflasi, yang diminta para pimpinan daerah adalah bagaimana caranya agar harga stabil, tidak naik. Salah satu bentuknya adalah pemberian subsidi dan kompensasi, terutama kepada kebutuhan energi,” jelas Suahasil.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemberian alokasi subsidi dan kompensasi atas kebutuhan energi, seperti Pertalite, Biosolar, LPG, dan listrik, mengalami kenaikan tiga kali lipat dari pagu awal tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi sekarang. “Alokasi sebesar Rp152 triliun di awal tahun, naik menjadi sebesar Rp502 triliun, akibat kenaikan harga minyak, kurs, peningkatan volume penggunaan energi di masyarakat. Apa APBN mampu? Kita harus yakin, mampu, dalam empat bulan ke depan sektor penerimaan harus tetap terjaga dan belanja tepat sasaran,” katanya.

Selain hal di atas, dirinya juga menyinggung mengenai Crash Program Keringanan Utang DJKN, yang mendorong dan membantu UMKM setempat terdampak pandemi agar bangkit dan pulih lebih cepat, yang perlu diperluas jaringannya dengan binaan UMKM dari unit eselon I lainnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Lelang Joko Prihanto mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan tentang peran DJKN dan strategi apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan aset secara nasional. Dilanjutkan pemaparan kondisi pengelolaan aset dan perekonomian tingkat regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng & DIY), masing-masing oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jateng & DIY Mahmudsyah dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Arif Wibawa.

Acara yang dibuka dengan tarian selamat datang dari para penggawa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tersebut dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dan diikuti langsung oleh para pejabat eselon II DJKN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan para pejabat eselon III – IV serta staf di lingkungan Provinsi Jateng dan DIY secara luring dan ratusan pegawai Kemenkeu secara daring melalui Zoom. (Tulisan/Foto : Arifin/Faza/BiroKLI)