Yogyakarta - Rabu (04/07) Kanwil DJKN Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta melaksanakan Dialog
Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Semester I Tahun
2018 di KPKNL Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta beserta Kepala Bidang KIHI, Penilaian,
Pengelolaan Kekayaan Negara, dan Pelayanan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta, Kepala KPKNL serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Kepala
Seksi Hukum dan Informasi seluruh KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta.
Acara yang digelar
di Ruang Rapat Kepala KPKNL Yogyakarta tersebut dibuka dengan sambutan oleh
Kepala KPKNL Yogyakarta Agung Budi Setijadji. Dalam sambutannya Agung
mengucapkan Sugeng Rawuh di kota Yogyakarta kepada semua peserta dan
menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang sedang berlangsung di KPKNL
Yogyakarta. “Semoga dengan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya
berbarengan ini tidak menjadi masalah dan penghalang bagi kita untuk
mensukseskan semua kegiatan yang jelas sangat bermanfaat khususnya bagi KPKNL
dan Kanwil DJKN Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta secara umum”, harap Agung Budi
Setijadji.
Selanjutnya
Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tavianto Noegroho dalam
sambutannya mengajak membahas topik baru, yang lebih harus dipikirkan secara
bersama-sama, yaitu terkait Brand Image
DJKN. Tavianto menyampaikan bahwa Brand
Image DJKN, yang diibaratkan sebagai sebuah National Branding tantangannya
adalah kita harus memahami apa itu DJKN. Dalam pandangannya DJKN memang bukan
merupakan suatu unit sendirian dan memiliki cukup keunikan. Tetapi, Tavianto
menekankan bahwa semua IKU harus tidak boleh terabaikan, apapun itu. “Tantangan utama adalah kita butuh kepercayaan
dan respect. Untuk menciptakan itu
semua, kita harus membuktikan bahwa kita sudah terintegritas, semangat dalam bekerja.
Kita harus membangun hal itu dari kita semua ,tim kita harus bisa dipercaya,
mumpuni, mampu dan berkualitas. Seksi Kepatuhan Internal harus lebih berperan
untuk bisa mencegah terjadinya fraud,
termasuk upaya untuk memperbaiki layanan yang ada pada kita”, pesan Tavianto.
Kemudian dalam
pembahasan selanjutnya, Kepala Bidang KIHI
Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Edi Suyanto memaparkan
hasil review pencapaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta semester
I tahun 2018. Terdapat 12 Indeks Kinerja
Utama yang berstatus hijau, kuning berjumlah 1, merah sebanyak 1, dan abu-abu
sebanyak 5. Edi Suyanto juga memaparkan beberapa pencapaian kinerja sepanjang
Triwulan II anatara lain: Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal
sebesar 38,13%. Persentase Indek Kekayaan Negara Yang Diutilisasi dari target
30% berhasil terealisasi sebesar 281,63%, melampaui jauh yang ditetapkan, Sedangkan
untuk BMN yang telah disertifikasi baru mencapai 4,41% dari target 20%.
Hasilnya jauh dibawah target yang ditetapkan. “Untuk Tegal, Surakarta dan Yogyakarta, mohon bantuan rekan-rekan supaya sertifikasi
BMN jangan sampai nol. Kita perlu bekerja keras dan juga solid”, pesan Edi Suyanto.
Dalam kesempatan
yang sama juga dibahas mengenai isu utama yakni penyelesaian revaluasi BMN sampai
dengan bulan Juli tahun 2018. KPKNL yang telah
menyelesaikan revaluasi baru Tegal dan Pekalongan, sedangkan yang lain sampai
saat ini masih dalam tahap On Progress.
Beberapa persoalan diungkapkan dalam diskusi, terkait sertifikasi BMN pada KPKNL Yogyakarta yang masih nihil. Di samping kewajiban menyelesaikan revaluasi BMN tahun 2018 yang sudah memasuki akhir waktu, proses sertifikasi juga harus mendapatkan porsi untuk diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. “Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi BMN, karena terdapat kemungkinan beberapa BMN tidak dapat disertifikatkan karena kurangnya dokumen persyaratan, tetapi tetap harus dicatatkan sebagai aset negara”, ujar Koordinator Evaluasi Kantor Wilayah DJKN Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta Samsul Alam.
Terakhir, Tavianto menyampaikan
harapannya agar pemahaman teori dan keahlian dapat ditransfer antar pegawai
KPKNL agar kinerja dapat optimal tercapai sesuai target. Berikutnya para
peserta dihimbau supaya melakukan dokumentasi terhadap capaian revaluasi.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dianjurkan agar tahu semua permasalahan dan
target kinerja di kantornya. Begitu juga seksi Hukum dan Informasi diharapkan
bisa lebih berperan dalam proses evaluasi ini. (Penulis/Foto:Tim HI)