Ternate – Mengisi reses masa persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) pada tanggal 28 Oktober 2013 ke Provinsi Maluku Utara.

Dalam kunjungan kerja dimaksud, dilakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) tidak terkecuali dari perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola aset di Ternate Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Ternate Saiful Hadi beserta beberapa staf. Pertemuan yang bertempat di Ruang Halmahera Bella International Hotel, Komisi XI DPR RI diwakili Wakil Ketua Komisi XI H. Andi Rahmat, SE, beserta beberapa anggota Komisi XI lainnya antara lain H. Iskan Qolba Lubis, MA, Hj. Masitah S.Ag, M.Pd., dan Zaini Rahman .

Menjawab pertanyaan komisi XI DPR RI terkait pengelolaan aset/Kekayaan Negara di Provinsi Maluku Utara, Sulaiman Syah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara yang juga menjabat Kakanwil Perbendaharaan Maluku Utara yang merupakan juru bicara Kementerian Keuangan RI di Maluku Utara menjelaskan bahwa “berdasarkan data yang disampaikan oleh KPKNL Ternate nilai aset BMN di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Semester I 2013 yaitu sebesar 11,5 triliun rupiah dengan lokasi aset yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara dan semuanya dalam penguasaan 408 satuan kerja yang terdiri dari 266 satuan kerja Kementerian/Lembaga (Instansi Vertikal) dan 142 satuan kerja penerima dana dekosentrasi dan tugas pembantuan (SKPD)”.

Diakhir acara pertemuan yang berjalan sangat hangat itu, pemimpin pertemuan Andi Rahmat menyampaikan terima kasih atas kehadiran para perwakilan dari institusi Kemenkeu, BPK Perwakilan Maluku Utara, BPKP Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. “semoga melalui pertemuan ini semua ide, masukan, serta informasi bagi Komisi XI DPR RI dapat dipergunakan untuk merealisasikan kebijakan - kebijakan yang mampu mendorong program pemerintah agar hasilnya menjadi lebih optimal”, pungkas anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Selatan ini. (HI KPKNL Tte-Ozon RR)