Ternate - Sejumlah indikator pertumbuhan menunjukkan perbaikan di akhir tahun anggaran 2021. Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 menjadi faktor penting dalam memicu perbaikan aktivitas ekonomi di masyarakat. Pelonggaran restriksi di tengah penurunan Covid-19 mendorong peningkatan aktivitas manufaktur dan aktivitas konsumsi masyarakat. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Keuangan secara berkala memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan realisasi pelaksanaan APBN, termasuk juga kebijakan terkini yang berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Agar informasi terkait kebijakan-kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat, Kementerian Keuangan Maluku Utara melaksanakan konferensi pers bertajuk “Torang Pe APBN: Akselerasi Realisasi Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara”. Konferensi pers dilaksanakan di Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, dan diikuti oleh awak media secara langsung dan virtual melalui zoom dan youtube, pada  Rabu (27/10). 

Dalam konferensi pers tersebut, Plt. Kepala Kanwil DJPB Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya bertindak sebagai keynote speaker, didampingi pembicara lainnya diantaranya Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Raymond Jackson Effendy, Kepala KPP Pratama Ternate, Herry Wirawan, Kepala KPP Pratama Tobelo, Helmy Afrul, Kepala KPP BC Ternate, Shinta Dewi Arini, Kepala KPPN Ternate, Rochmad Arif Tri Setiawan, dan Kepala KPKNL Ternate, Achmakrishna Himawan.

Bayu dalam paparannya menyampaikan bahwa Indeks keyakinan konsumen pada bulan September 2021 menguat signifikan sebesar 95,5 seiring pelonggaran PPKM di sejumlah daerah. Imbas positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dirasakan secara regional seperti wilayah Maluku Utara.

Menguatnya kinerja ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per September 2021, Penerimaan Negara mencapai Rp1.354,8 T (77,7 persen dari target), tumbuh kuat sebesar 16,8 persen (yoy), ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai (BC) dan PNBP.

“Peningkatan Penerimaan Negara linear dengan pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan ekspor impor, dan tren kenaikan harga komoditas.” Jelas Bayu.

Kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Belanja Negara mencapai Rp1,806,8 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga yang tumbuh 16,1 persen, Belanja non K/L dan TKDD. Realisasi PEN nasional per 22 Oktober 2021 juga telah mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp744,77 triliun.

Capaian realisasi di Provinsi Maluku Utara sampai dengan 30 September 2021 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp1,51 triliun (75,85 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,28 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp10,66 triliun (70,62 persen dari pagu), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp10,73 triliun.

Herri Wirawan, selaku Kepala KPP Pratama Ternate menjabarkan bahwa Penerimaan Perpajakan di Maluku Utara mencapai Rp1,35 triliun, tumbuh 16,29 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam negeri sebesar Rp1,28 triliun dan penerimaan perpajakan dari Pajak Perdagangan Internasional yang mencapai Rp75,25 miliar. Penerimaan perpajakan dari Pajak Perdagangan Internasional ini terkontraksi 35,38 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp116,46 miliar.

“Hal ini disebabkan karena proyek pembangunan smelter di Weda Bay tahun 2021 telah memasuki tahap akhir sehingga importasi peralatan yang dibutuhkan untuk penggunaan di sektor tambang berkurang jumlahnya” jelasnya.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp166,07 miliar, tumbuh 41,96 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp116,98 miliar. Di Provinsi Maluku Utara, satker yang menerima alokasi sumber dana PNBP terbesar terdapat pada satker lingkup Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dari total alokasi pagu Rp172,5 miliar, sebanyak 51.1 persen persen atau Rp68,49 miliar berada pada Kementerian Perhubungan. Porsi PNBP untuk Kementerian Perhubungan tersebut paling tinggi disebabkan karena potensi penerimaan PNBP-nya juga besar. Potensi ini terutama pada sub sektor transportasi laut dimana Provinsi Maluku Utara memang terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan.

Sampai dengan akhir September 2021 realisasi Dana PEN di Maluku Utara mencapai Rp1,04 triliun dengan rincian Program perlindungan sosial Rp674,22 milyar, Kesehatan Rp38,69 miliar, Program Prioritas K/L Rp260,12 miliar dan UMKM Rp71,13 miliar. Program Perlindungan Sosial di Maluku Utara terdiri atas Pemberian Sembako, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan, Kartu PraKerja dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Kartu PraKerja memiliki jumlah terbesar dengan nominal Rp292.502 juta. Sementara Bantuan Langsung Tunai membantu paling banyak penerima dengan 524.520 penerima dan bantuan sembako dengan 344.639 keluarga penerima manfaat.

Di samping itu, pemerintah juga mendukung usaha UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) kepada pelaku usaha. Dana sebesar Rp560 miliar telah diberikan kepada 13.610 debitur KUR sepanjang kuartal III. Sedangkan penyaluran UMi telah diberikan kepada 343 debitur dengan total dana sebesar Rp1,39 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Ternate, Krishna, juga menyampaikan capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh KPKNL Ternate terutama terkait penerimaan negara dari pemberian layanan serta rencana kerja KPKNL Ternate Tahun 2021. Terhadap penerimaan negara yang direalisasikan sampai dengan triwulan III Tahun 2021, KPKNL Ternate berkontribusi terhadap penerimaan dalam bentuk PNBP. Untuk capaian PNBP aset dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebesar Rp3.961.542.996,00, sedangkan PNBP Pokok Lelang sebesar Rp1.747.247.852,00.

Keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi pandemi, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh penggunaan anggaran negara. Disiplin fiskal dan efektivitas APBN sangat penting untuk mengembalikan Kesehatan APBN, dan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggungjawab seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan mendorong serta memulihkan pertumbuhan ekonomi.