Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian penting dalam kerja besar Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Untuk mewujudkan budaya kerja adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, pada Rabu (24/2) KPKNL Ternate mengadakan kegiatan webinar Internalisasi Manajemen Perubahan dengan tema “KPKNL Ternate menyongsong WBBM”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris DJKN, Dedi Syarif Usman sebagai keynote speaker, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto yang menyampaikan opening remark, serta Kepala Bagian Kepegawaian, Rustanto sebagai narasumber.

Unit-unit di Kementerian Keuangan selalu didorong untuk membangun Zona Integritas di lingkungan kerjanya masing-masing, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas di unit-unit Kementerian Keuangan sangat krusial karena pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan, apalagi mengingat sektor keuangan negara yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan merupakan salah satu sektor prioritas pencegahan korupsi. Saat ini, terdapat 4 unit kerja di wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang sedang melakukan pembangunan Zona Integritas, diantaranya KPKNL Ternate yang sedang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Kanwil DJKN Suluttenggomalut, KPKNL Manado, serta KPKNL Palu yang sedang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Dalam pembangunan Zona Integritas, penerapan Manajemen Perubahan menjadi salah satu aspek yang dinilai pada unit kerja. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto, menyampaikan arti penting penerapan Manajemen Perubahan pada organisasi. “Tujuan dari penerapan Manajemen Perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas,” jelas Yanis. Lebih lanjut Yanis menyampaikan bahwa aspek yang sangat ditekankan pada penerapan Manajemen Perubahan adalah kerja kolektif dan komitmen yang tinggi dari individu-individu pada unit kerja untuk mengerti arti penting pembangunan Zona Integritas dan mau berubah demi suksesnya pembangunan Zona Integritas di unit kerjanya.

Melakukan perubahan terhadap mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja tidaklah mudah dan sangat besar kemungkinan timbul resistensi terhadap perubahan tersebut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DJKN, Dedi Syarif Usman, dalam paparannya. Dedi menambahkan bahwa diperlukan strategi dan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat menerapkan Manajemen Perubahan dengan tetap melibatkan seluruh pihak pada unit kerja. “Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM tidak dapat dilakukan hanya dari komitmen segelintir orang saja, tapi membutuhkan tim yang solid dan mempunyai komitmen yang kuat untuk merubah bersama-sama ke arah yang lebih baik dan lebih maju,” jelas Dedi dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Kepala Bagian Kepegawaian DJKN, Rustanto, menjelaskan bahwa Internalisasi Manajemen Perubahan dapat berkaca dari reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Terdapat enam tema dalam reformasi birokrasi dan transfomasi kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu: 1) The new thinking  of working; 2) Optimalisasi SLDK; 3) Layanan Digital Kemenkeu; 4) Office Automation; 5) Organisasi & SDM; dan 6) Modern e-Learning. Penguatan budaya organisasi the new thinking of working didapat dengan melakukan terobosan yang mendorong nilai-nilai Kementerian Keuangan, menetapkan collaborative working space sebagai alternatif bentuk ruang kerja yang lebih nyaman bagi pegawai, menetapkan kebijakan terkait FWS termasuk remote working space untuk mendorong work life balance dan produktivitas kerja, serta membangun green office yang mendukung efisiensi dan environment friendly. Diakhir sesi, Rustanto memberikan closing remarks dengan menyampaikan apresiasi dan harapan kepada generasi milenial yang nantinya akan menjadi leader pada tahun 2045, saat dimana Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan. Rustanto menekankan pada generasi milenial untuk selalu memberikan effort dan menjaga attitude.