Sebagai salah satu upaya penguatan komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), KPKNL Ternate melaksanakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Janji Implementasi Pengarusutamaan Gender pada hari Senin (10/2) di Auditorium KPKNL Ternate. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Ternate, Burhan Abdurahman, serta perwakilan dari beberapa instansi antara lain Forkopimda Kota Ternate, Kantor-kantor Kementerian Keuangan di Maluku Utara, Anggota Forum BUMN Maluku Utara, dan Ombudsman Perwakilan Maluku Utara.

Kegiatan pencanangan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto. Dalam sambutannya, Yanis mengingatkan bahwa di zaman yang terus berubah, tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi semakin tinggi. Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintah untuk merespon tuntutan tersebut sebagai langkah awal penataan sistem pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Yanis juga mengingatkan bahwa implementasi atas reformasi tersebut tidak mudah, dimana dibutuhkan komitmen yang kuat dan upaya tidak kenal lelah untuk mewujudkannya. Pencanangan zona integritas yang dilaksanakan oleh KPKNL Ternate merupakan langkah awal mewujudkan komitmen seluruh jajaran KPKNL Ternate dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik dimaksud. Yanis juga menambahkan bahwa proses pembangunan zona integritas jangan sampai terhenti pada tahapan pencanangan saja karena masih banyak tahapan yang lebih krusial yang harus dilalui demi membangun zona integritas. Mengakhiri sambutannya, Yanis juga mengingatkan pentingnya pengimplementasian PUG demi kinerja institusi yang lebih baik. “Semoga dengan PUG ini maka kinerja KPKNL Ternate menjadi luar biasa”, ujarnya.

Walikota Ternate, Burhan Abdurahman, yang menjadi salah satu saksi dalam acara pencanangan tersebut juga menyampaikan harapannya kepada KPKNL Ternate. Burhan menyampaikan dukungannya terhadap upaya KPKNL Ternate dalam menciptakan wilayah pelayanan yang bebas dari korupsi. Burhan mengingatkan bahwa dalam menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi, perlu disediakan suatu sistem serta sarana dan prasarana yang dapat mempersempit kemungkinan terjadinya hal-hal yang koruptif. Menurutnya, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPKNL Ternate dalam penyediaan kebutuhan tersebut telah sangat memenuhi syarat. Burhan juga menyampaikan dukungan yang sangat tinggi kepada KPKNL Ternate dalam mewujudkan wilayah integritas di lingkungannya, dan berharap pencanangan yang dilakukan dapat menjadi titik awal tidak hanya bagi KPKNL Ternate tetapi juga seluruh aparatur negara di Ternate untuk bisa mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di instansinya masing-masing.

Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan WBK/WBBM dan Janji Implementasi PUG. Sebelum dilakukan penandatanganan, Kepala KPKNL Ternate, M. Arif Setyawantika, memimpin pembacaan Piagam Pencanangan WBK/WBBM dan Janji Implementasi PUG yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Ternate. Penandatanganan Piagam Pencanangan WBK/WBBM dan Janji Implementasi PUG dilakukan oleh Kepala KPKNL Ternate sebagai pihak yang mencanangkan serta para saksi diantaranya Walikota Ternate, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Komandan Pangkalan TNI AL Ternate, Kapolres Ternate, Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Ketua Pengadilan Agama Ternate, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Utara.