Tegal - Untuk lebih meningkatkan kinerja lelang di tahun 2019, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal menggelar sosialisasi pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang pada Selasa, 9 April 2019.

Belangsung di aula KPKNL Tegal, poin utama yang dituju adalah untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme lelang antara KPKNL dengan para mitra kerja.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Tegal Dwi Hariyanto, yang sekaligus menyampaikan hal-hal terkait persiapan KPKNL Tegal dalam upaya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di hadapan mitra kerja baik dari perbankan maupun satuan-satuan kerja, Dwi Hariyanto menyampaikan pentingnya mitra kerja mengenal mekanisme lelang agar terhindar dari anggapan/kesan negatif seperti pemberian gratifikasi dengan harapan memperoleh pelayanan yang cepat.

“Selain pelayanan prima kepada seluruh mitra kerja dari segi kepastian waktu, biaya, dan prosedur, KPKNL Tegal juga telah melengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan bagi penyandang disabilitas sehingga menambah kenyamanan mitra kerja yang berkunjung,” tambahnya.

Lalu, sebagai wujud ungkapan terima kasih atas kerja sama kedua belah pihak, KPKNL Tegal memberikan apresiasi atas kontribusi mitra kerja terhadap capaian hasil lelang KPKNL Tegal pada 2018. Pada kesempatan ini, KPKNL Tegal memberikan penghargaan berupa: Stakeholder Dengan Konstribusi Pokok Lelang Tertinggi.  Untuk kategori lelang eksekusi, penghargaan diberikan kepada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Tegal, sedangkan kategori non eksuksi wajib diberikan kepada kepada BPKAD Kabupaten Tegal.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan, kami sangat terbantu dengan reformasi pelayanan yang dilakukan KPKNL Tegal dan berharap pelayanan yang diberikan dapat lebih ditingkatkan terutama menyangkut informasi kekurangan berkas yang dilampirkan,” ujar Pemimpin  Cabang PT BRI (Persero) Tegal Amin Teguh Prayitno.

Pada pokok acara sosialisasi/bimbingan teknis pelayanan lelang, Pejabat Kelas I Agustina Lies R. menyampaikan bahwa ketidaklengkapan dokumen dari pemohon lelang menjadi kendala utama segera ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang.

“Permohonan lelang sering kali tidak melampirkan dokumen berupa foto barang yang akan dilelang sehingga menjadi kendala dalam verifikasi legalitas formal subyek dan objek lelang,” sambung Agustina Lies R. Dimoderatori Hadi Kusumah, antusias peserta untuk mengenal lebih dalam mekanisme tampak dari pertanyaan yang diajukan. Sebagai penutup, moderator mengharapkan agar kendala terkait ketidaklengkapan dokumen dapat semakin kecil terjadi sehingga pelayanan lelang yang diberikan dapat lebih lancar ke depannya. (Foto&Teks : Popong_HI KPKNL Tegal)