Dalam rangka mensukseskan Crash Program Keringanan Utang yang telah dicanangkan Ditjen Kekayaan Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program, mulai awal bulan Maret 2021 KPKNL Tasikmalaya melaksanakan kegiatan publikasi melalui berbagai media, seperti pemasangan banner, spanduk dan umbul-umbul di lokasi strategis lingkungan kantor, serta brosur dan stiker program Keringanan Utang yang dilekatkan pada amplop kedinasan. Di samping itu, KPKNL Tasikmalaya juga mempublikasikan kegiatan Keringanan Utang tersebut melalui media sosial kedinasan.

Untuk dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat lebih luas lagi, publikasi tidak hanya dilakukan secara internal di lingkungan kantor, tetapi juga dengan bantuan pihak eksternal KPKNL Tasikmalaya yaitu dengan melibatkan beberapa unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Priangan Timur.  Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal sehingga diperoleh kesamaan pandangan bahwa Crash program keringanan utang juga merupakan program Kementerian Keuangan melalui DJKN. Sinergitas unit vertikal Kementerian Keuangan yang selama ini telah terbangun sangat memudahkan kolaborasi dalam penyampaian informasi/publikasi program Keringanan Utang ini.

Salah satu bentuk dukungan instansi vertikal Kementerian Keuangan di antaranya adalah dalam hal kesediaan menempatkan spanduk dan banner terkait Keringanan Utang di lokasi strategis di lingkungan kantor masing-masing. Di samping itu, beberapa unit vertikal juga menawarkan untuk ikut mensosialisasikan crash program keringan utang tersebut kepada stakeholder-nya dalam forum-forum internal masing-masing. Sebagai contoh adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tasikmalaya memiliki stakeholder komunitas UMKM yang boleh jadi juga merupakan stakeholder dalam program keringanan utang ini.

Dengan publikasi yang masif serta sinergitas unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah memungkinkan informasi terkait program ini semakin luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga informasi tidak hanya menjangkau para debitur sebagai target utama (primary audience) dalam program ini, tetapi juga masyarakat luas (secondary audience) yang akan meningkatkan reputasi positif Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Kekayaan Negara dalam peran sertanya terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. (Tim Humas KPKNL Tasikmalaya)