Bulungan – Perekonomian Indonesia
terus menunjukkan peningkatan setelah dihantam pandemi covid-19 sejak 2020
lalu. Untuk mengakselerasi hal ini, Kementerian Keuangan terus memberikan berbagai
bentuk dukungan, termasuk kepada pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang merupakan pilar penyangga perekonomian Indonesia. Pada kegiatan
Konferensi Pers APBN Semester I 2022 di Kalimantan Utara pada Kamis (4/8),
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Doni Prabudi
mengungkapkan berbagai dukungan unitnya terhadap program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di tahun 2022.
“KPKNL Tarakan terus
mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 ini dengan
melaksanakan program Relaksasi Sewa BMN (Barang Milik Negara – red), Lelang
Produk UMKM, dan Keringanan Utang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan
bahwa beberapa penyewaan BMN yang memanfaatkan program ini antara lain adalah sewa
sebagian jalan untuk infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung Tarakan Smart
City, dan juga penyewaan oleh koperasi pegawai. Sebagai pengelola aset negara
di Kaltara, KPKNL Tarakan sendiri juga turut mengoptimalkan asetnya melalui
penyewaan Paguntaka Ballroom. Hingga Juni 2022, dari total 27 frekuensi
penyewaan, sebanyak 22 di antaranya disewa oleh UMKM di bidang jasa pernikahan.
Kegiatan optimalisasi aset negara ini diharapkan dapat turut mendukung
bangkitnya UMKM.
Melalui layanan lelang, KPKNL
Tarakan juga memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk berbagai
kegiatan seperti pelaksanaan lelang produk UMKM, sosialisasi lelang produk UMKM
kepada masyarakat luas, serta pelatihan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan
produknya dengan gratis melalui lelang.go.id yang dikelola langsung oleh KPKNL.
Berbagai kemudahan juga diberikan khusus bagi pelaksanaan lelang produk UMKM
seperti extended auction, lelang tanpa uang jaminan, serta menu khusus
produk UMKM pada portal lelang.go.id. Pengenaan tarif bea lelang 0 persen juga
diberlakukan untuk pembeli lelang produk UMKM. Doni optimis berbagai kemudahan
tersebut akan menarik minat masyarakat membeli produk UMKM melalui lelang.
Di bidang Piutang Negara, KPKNL Tarakan
juga turut menyukseskan program Keringanan Utang jilid II dengan memberikan
keringanan kepada debitur sehingga mampu menyelesaikan kewajibannya kepada
negara. Program ini dapat diikuti oleh debitur instansi Pemerintah Pusat berupa
UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar, penerima KPRS/RSS dengan pagu
kredit paling banyak Rp100 juta, debitur dengan sisa kewajiban paling banyak
Rp1 miliar, dan debitur pengkhususan yang meliputi debitur rumah sakit, debitur
sekolah/universitas, dan debitur lain dengan nilai kewajiban sampai dengan Rp8
juta.
Kegiatan layanan di bidang pengelolaan BMN, pelayanan
lelang, dan pengurusan piutang negara tidak hanya memberikan manfaat pemulihan
ekonomi, namun juga menghasilkan penerimaan negara berupa Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Doni menyampaikan bahwa sampai dengan akhir triwulan II 2022,
KPKNL Tarakan telah menghasilkan PNBP sekitar Rp5,2 miliar atau setara 71,82 persen dari target total PNBP KPKNL Tarakan tahun 2022. Penerimaan negara semester
pertama 2022 pada KPKNL Tarakan didominasi oleh PNBP pengelolaan BMN yang
mencapai Rp3,8 miliar, kemudian disusul oleh PNBP layanan lelang sebesar Rp1,5
miliar, dan PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp11,2 juta.
Kegiatan Konferensi Pers APBN
yang digagas oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Utara ini
dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Utara, dan dihadiri oleh perwakilan media se-Kaltara. Selain Kepala
KPKNL Tarakan, beberapa pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah
Kalimantan Utara juga turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Redeb, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Nunukan. (Tim Hukum dan Informasi)