Tarakan (20/11) – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan melaksanakan Rapat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Kalimantan Utara Semester II Tahun 2019. Rapat berlangsung di Ruang Rapat (Ultra Café) KPKNL Tarakan. Rapat ini dihadiri oleh Guntur Sumitro selaku Kepala KPKNL Tarakan sekaligus merangkap sebagai Ketua PUPN Cabang Kalimantan Utara, Said Abdul Kadir sebagai Anggota PUPN Cabang dari Unsur Pemerintah Daerah, Ani Rejeki dan Firda Septia Izza Tillah sebagai Kesekretariatan PUPN Cabang. Hadir pula, Lapianus Bubu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal untuk mengawasi jalannya rapat.

Dalam rapat kali ini, ada beberapa poin penting yang menjadi bahasan utama. Pertama, Panitia mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Semester II Tahun 2019. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Semester II Tahun 2019 yang telah dibuat. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum optimal yaitu terkait belum terbentuknya keanggotaan PUPN Cabang dari unsur Kejaksaan dan perubahan keanggotaan dari unsur kepolisian. Arahan dari Guntur Sumitro agar sekretariat lebih aktif berkoordinasi dengan Panitia Pusat.

 Kedua, Panitia membahas capaian target pengurusan piutang negara sampai dengan tanggal 19 November 2019. PNDS telah mencapai 233,34% dari target, BKPN Selesai telah mencapai 120,00% dari target. Begitu pula dengan produk hukum dan aktivitas yang dihasilkan telah mencapai 1.108,00% dari target. Untuk capaian biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 98,60% dari target, namun mereka optimis target tercapai sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2019. Jumlah BKPN aktif sampai dengan saat ini sebanyak 112.

Selain membahas evaluasi target capaian PUPN Cabang Kalimantan Utara, pada rapat kali ini juga dikupas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan piutang negara. Said Abdul Kadir juga menambahkan mengenai solusi apa saja yang diharapkan mampu meminimalisasi ketidaktertagihan piutang macet sehingga pengurusan piutang negara dapat dilaksanakan secara optimal yang berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pengurangan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara.  

Terakhir, Panitia menyusun Rencana Kerja Semester I Tahun 2020. Harapannya, pengurusan piutang negara yang dilakukan melibatkan peran aktif seluruh anggota PUPN dan meningkatkan koordinasi dengan para penyerah piutang. (Redaksi Firda, Foto Rini, Editor Ani Rejeki)