Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan rapat koordinasi penghapusan aset terdampak pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis (23/05). Rapat diselenggarakan di U’Tarakan Ballroom. U’Tarakan Ballroom merupakan aset Negara yang telah dimanfaatkan tidak hanya oleh pengguna barang (KPKNL Tarakan), namun satuan kerja (satker) juga bisa menggunakan aula serba guna tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara. Kepala Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara  memberikan apresiasi kepada KPKNL Tarakan yang berkomitmen dalam mengelola aset Negara yaitu gedung serbaguna yang dikenal dengan U’Tarakan Ballroom.

Rapat koordinasi dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Suryahadi.  Kemudian pemaparan dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara, Dony Fitriandy terkait Program Pembangunan PLBN di Provinsi Kalimantan Utara.  Satker yang hadir dalam rapat koordinasi meliputi Asisten Logistik Kasdam IV/Mulawarman, Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Zidam IV/Mulawarman, Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kepala Kantor Unit Pelayanan Penyelenggaraan Sungai Nyamuk, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan.

Sesi selanjutnya satuan kerja diberi kesempatan untuk mengajukan Tanya jawab yang dilanjutkan dengan pembacaan notulen rapat. Secara garis besar seluruh pihak yang hadir dalam rapat koordinasi ini mendukung pembangunan PLBN di Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku terutama dalam proses penatalaksanaan barang milik Negara.

Acara ditutup oleh Kepala KPKNL Tarakan, Guntur Sumitro yang menyatakan KPKNL Tarakan mendukung program pembangunan PLBN di Provinsi Kalimantan Utara dan siap melayani satuan kerja dalam penatalaksaan Barang Milik Negara.