Dalam
rangka optimalisasi pengurusan piutang negara dan pembahasan rencana kerja
semester I Tahun 2019, sekretariat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang
Kalimantan Utara mengadakan rapat PUPN Kamis (06/12). Rapat rutin yang diadakan
minimal dua kali dalam satu tahun ini bertempat di Ruang E-Auction KPKNL
Tarakan.
Rapat PUPN
dihadiri Kepala KPKNL Tarakan selaku Ketua
PUPN Cabang Kalimantan Utara, Guntur Sumitro, dan Anggota PUPN Cabang
Kalimantan Utara dari unsur pemerintah daerah, Said Abdul Kadir, serta
sekretariat PUPN, Ani Rejeki dan Anggi.
Rapat yang
dimulai pukul 10.00 WITA ini membahas tentang program-program kerja tahun 2018
baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, kendala dan
permasalahan yang dihadapi di tahun 2018, capaian target dan realisasi
pengurusan Piutang Negara (PN), target pengurusan PN 2019, serta rencana kerja
semester I Tahun 2019.
Kesimpulan dari
hasil diskusi pada rapat tersebut yaitu telah dilaksanakan optimalisasi tingkat
pengurusan terhadap sebagian BKPN yang sampai saat ini masih perlu dilakukan
optimalisasi pengurusannya, oleh karena hal tersebut akan dilaksanakan
penagihan kembali terhadap debitur-debitur yang masih berpotensi mengangsur
maupun melunasi utangnya, serta terhadap debitur yang tidak mampu dan tidak
ditemukan baik alamat domisili maupun kegiatan usahanya akan dilaksanakan penelitian
untuk ditingkatkan ke tahap pengurusannya menjadi PSBDT.
Pada rapat
kali ini Guntur juga mengapresiasi hasil
pengurusan piutang negara yang telah melampaui target diatas 100% yaitu realisasi
PNDS sebesar 307,02%, Biad PPN sebesar
191,93%, Penyelesaian BKPN sebesar 125%, dan Produk hukum sebesar 228,57%. Berikut
juga dipaparkan target dan rencana kerja di Tahun 2019.
Guntur
berharap di tahun 2019 proses pengurusan piutang negara dapat berjalan dengan
lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya, kemudian Said menyampaikan akan
turut membantu melakukan koordinasi dalam penyelesaian pengurusan piutang
negara sebagai perwakilan dari unsur pemerintah daerah guna meningkatkan
pengelolaan pengurusan piutang negara yang lebih baik. (Teks: Ani; Foto: Wone)