Tarakan – Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Dwi Wahyudi menutup rangkaian pelaksanaan Lokakarya Peningkatan Soft Competency Pegawai DJKN 2018 di Bumi Paguntaka, Rabu (08/08). Lokakarya atau yang  akrab disebut IHT (In House Training) ini dilaksanakan di 71 KPKNL dengan jumlah 2.158 peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi  Untuk Negeri, DJKN Tuntas Berkualitas” dimulai pada 26 Februari 2018 di KPKNL Tangerang 1 dan terakhir pada 7 Agustus 2018 yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di KPKNL Tarakan dan KPKNL Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut Dwi menyampaikan isu terkini terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjadi salah satu pembahasan pada Rapat Pimpinan Kantor Pusat DJKN 23 Maret 2018. Menurutnya dengan adanya pelaksanaan peningkatan soft competency  kiranya merupakan hal yang efektif untuk membangun Zona Integritas pada kantor pemerintahan, mengingat soft competency  merupakan suatu pembelajaran yang tidak bisa didapatkan sekaligus melainkan hasil yang didapat membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan.

“Pencapaian target Revaluasi BMN tidak hanya dibutuhkan petugas yang handal dalam hal ilmu penilaian (hard competency), tetapi yang lebih dibutuhkan adalah keterampilan dalam kerja sama, komunikasi, konsolidasi, penentuan skala prioritas dan kepedulian”, tutur Dwi. Dwi juga menambahkan pentingnya attitude dalam dunia kerja oleh sebab itu, Bagian Kepegawaian DJKN Pusat bersama dengan PPSDM BPPK bekerjasama melaksanakan kegiatan IHT selain sebagai salah satu upaya internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, juga bertujuan untuk mengasah dan menyeimbangkan antara soft competency dengan hard competency yang dikemas secara menyenangkan dan bersahabat.

Pada kesempatan kali ini, Dwi juga membuka sesi diskusi bersama pegawai KPKNL Tarakan dimana diskusi kali ini membahas  seputar pola mutasi pejabat dan pelaksana di lingkungan DJKN,  kriteria kenaikan zona daerah serta mekanisme Standar Kompetensi Teknis (SKT) pada unit kerja. Dari beragamnya pertanyaan tersebut, Dwi berpesan dimanapun penempatannya, kinerja dan attitude kita sebagai punggawa keuangan negara harus selalu berusaha menjadi yang terbaik dan lebih baik mengingat pola mutasi pegawai DJKN saat ini terus diperbaiki untuk pencapaian yang ideal. (Teks:Wone,Foto:Wone+Iman)