Tangerang -  “Dewasa ini para pejuang piutang Negara harus kembali mengupdate pengetahuan tentang mekanisme pengurusan piutang Negara” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten, Nur Purnomo dalam sambutan Focused Group Discussion (FGD) kembali diadakan di KPKNL Tangerang. FGD Piutang Negara yang diinisiasi Kanwil DJKN Banten diikuti oleh yang diikuti KPKNL Serang, KPKNL Tangerang, KPKNL Serpong, Bidang PN dan Bidang KIHI Kanwil DJKN Banten.

Lebih lanjut, Nur Purnomo menyampaikan efektivitas mekanisme pengurusan piutang Negara seperti tata cara pemanggilan perlu diperhatikan siapa pihak yang harus dicantumkan dalam surat panggilan. Hal ini bukan saja berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian surat panggilan itu, tetapi juga terkait muatan hukum yang harus sungguh-sungguh mendapatkan perhatian. “ Oleh karena itu analisis yang cermat perlu dilakukan, kalau perlu hubungi instansi terkait untuk memastikan. Tingkatkan kehati-hatian dalam menangani debitur badan hukum”, ujar Nur Purnomo.

Ada kalanya Corporate Guarantee dan Personal Guarantee memiliki karakteristik tersendiri. Dokumen piutang negara harus diteliti apakah yang pihak-pihak yang bertindak selaku penjamin hutang (borgtocht) ini melepaskan hak istimewanya atau tidak. “Kesalahan terhadap hal ini bisa menjadi permasalahan sampai dengan tuntutan pidana “, tambahnya.

Kegiatan FGD Bidang Piutang Negara yang dipandu oleh Kepala Bidang Piutang Negara, Kusmartono, selain membahas seputar kendala dan strategi pengurusan piutang Negara wilayah Banten ke depan, tapi juga membahas evaluasi pencapaian target piutang Negara KPKNL. Realisasi capaian kinerja Piutang Negara Kanwil DJKN Banten pada umumnya masih harus diupayakan. Namun realisasi capaian KPKNL Tangerang telah melampaui angka 100%.

Dalam kesempatan ini, Kepala KPKNL Tangerang Tatang Maulana menyampaikan beberapa program kerja yang telah mendorong capaian kinerja piutang Negara KPKNL Tangerang. “ Ada 13 program yang pernah kami laksanakan. Kami kira program-program tersebut cukup relevan diterapkan pada KPKNL lainnya mengingat karakteristik pengurusan piutang Negara di wilayah Banten tidak jauh berbeda”, ungkap Tatang.

Sementara itu perlu dirumuskan strategi pengurusan piutang Negara selanjutnya di wilayah Kanwil Banten mengingat trend di masa yang akan datang di mana BKPN tanpa jaminan/agunan semakin bertambah, adanya permasalahan hukum dalam asset, dan dokumen asset yang tidak lengkap sehingga mempersulit pengurusan/penyelesaian. “Seyogyanya forum ini adalah sarana komunikasi untuk tukar pengalaman, pikiran, dan knowledge sharing. Bidang PN dan KPKNL-KPKNL di lingkungan Kanwil Banten juga harus mengintensifkan komunikasi antar sesama dalam rangka memperkuat wawasan, motivasi, dan sikap positif dalam mencapai visi dan misi pengurusan piutang Negara”,  tutup Nur Purnomo. (Teks/Foto : Akhmad Abrori/Suhandi edit DWIN)