Surakarta - Barang Milik Negara (BMN) yang saat ini digunakan satuan kerja Kementerian/Lembaga merupakan aset yang sebagian besar diperoleh dari APBN. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja Kementerian/Lembaga. Apakah BMN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga tersebut sudah ideal? Apa yang menjadi instrumen ukuran ideal/tidaknya BMN? Ideal dalam hal ini didefinisikan bahwa BMN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga telah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut, Senin (07/06) KPKNL Surakarta mengundang satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Surakarta untuk melakukan pengukuran kesesuaian BMN-nya. 

Untuk memenuhi protokol kesehatan, kegiatan dilaksanakan di aula KPKNL Surakarta dengan peserta terbatas. Satuan kerja Kementerian/Lembaga yang diundang berasal dari 18 (delapan belas) satuan kerja. Acara dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala KPKNL Surakarta M. Fauzan Rifai yang dalam sambutannya, Fauzan mengharapkan satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Surakarta untuk terus mengedepankan prinsip tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum dalam proses penggunaan dan pengelolaan BMN.

Selanjutnya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Surakarta Joko Setiyono, selaku pembicara inti dalam acara tersebut menyampaikan bahwa hasil pengukuran kesesuaian BMN terhadap SBSK harus dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pemanfaatan BMN. "Satuan kerja yang memiliki BMN melebihi kebutuhan dasarnya diusulkan untuk mengoptimalkan BMN tersebut dengan menyewakan atau dengan bentuk pemanfaatan BMN yang lain. Sedangkan untuk satuan kerja yang ketersediaan BMN-nya belum memenuhi SBSK dapat mengajukan usulan pengadaan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya," ujar Joko.

Pada kegiatan tersebut, satuan kerja Kementerian/lembaga yang hadir sekaligus diminta untuk melakukan pengukuran kesesuaian BMN terhadap SBSK. Pada sesi ini, staf Seksi PKN KPKNL Surakarta Koni Setiawan memandu proses pengukuran kesesuaian BMN ini, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi. Secara  umum, tidak terdapat banyak kendala dan proses pengukuran berjalan lancar karena didukung format dokumen pengisian data yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para peserta.

Hasil pengukuran kesesuaian BMN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga selanjutnya akan dikompilasi dengan hasil pengukuran kesesuaian BMN dari satuan kerja Kementerian/Lembaga lainnya. Setelah data hasil pengukuran kesesuaian BMN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di lingkup KPKNL Surakarta telah lengkap, akan dilakukan pemetaan kesesuaian penggunaan BMN pada satuan kerja di lingkup KPKNL Surakarta. Ke depan dengan data yang sudah terverifikasi ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN sehingga dapat menambah potensi penerimaan negara.

Dan sebagai wujud komitmen KPKNL Surakarta sebagai institusi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), dalam kesempatan acara tersebut juga diberikan pemaparan materi terkait kampanye anti korupsi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal selaku koordinator pembangunan ZI-WBBM KPKNL Surakarta, Hartanto. Pemberantasan korupsi akan berjalan efektif apabila setiap orang mempunyai pandangan yang sejalan yaitu bahwa korupsi itu merusak tatanan bernegara dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara. Kegiatan berjalan dengan lancar hingga selesainya acara. (Penulis : Wisnu Herjuna)