Masa Pandemi Dovid 19 tidak menghalangi KPKNL Surabaya untuk beraktivitas dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) tentang Transformasi Digital dan Arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu (2/12) di Aula KPKNL Surabaya Lt. 6 yang diikuti oleh pejabat dan pegawai KPKNL Surabaya.

Narasumber dalam acara ini adalah Andy Pardede, selaku Kepala KPKNL Surabaya. Beliau menyampaikan sebuah pengantar dari jajaran pimpinan Kementerian Keuangan bahwa pandemi covid 19 memberikan sebuah kesadaran ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Akselerasi transformasi digital juga membuat organisasi harus lebih siap karena implementasi perubahan ternyata lebih cepat daripada yang direncanakan sebelum adanya pandemi covid 19, tambahnya. Hal tersebut juga mendorong perubahan budaya pegawai agar lebih memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian target organisasi.

Selanjutnya, Andy Pardede menyampaikan tentang Arah Kebijakan Strategis APBN 2021. COVID-19 menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Tekanan ekonomi di masa depan mungkin menjadi lebih tidak terduga, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat penting, tegasnya. Beliau juga menambahkan bahwa hampir sebagian besar seluruh komponen pertumbuhan saat ini berada dalam tren positif, didukung oleh stimulus fiskal untuk menangani pandemi Covid 19 dan program pemulihan ekonomi nasional, maka pertumbuhan ekonomi triwulan telah menjadi titik balik untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2021.

Pada bagian terakhir, beliau membahas tentang arah kebijakan fiskal yaitu kebijakan strategis 2021 menyeluruh pada berbagai aspek yaitu reformasi bidang kesehatan, pendidikan perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata serta TIK. Pemerintah pusat berkomitmen untuk menggunakan APBN dengan kredibel dan tata kelola yang baik dengan tetap memaksimalkan manfaat untuk masyarakat. (Text & Foto: HI_Sby)