Surabaya -  Di sela-sela jadwal kegiatan yang padat,  Tri Rismaharini, Walikota Surabaya pada Jumat (9 Juni 2017) menyempatkan diri untuk mengadakan pertemuan dengan  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya guna berdiskusi dan berkoordinasi tentang pengelolaan aset daerah termasuk penilaian aset untuk kepentingan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan aset daerah.  Kegiatan diskusi yang berlangsung di ruang kerja Walikota Surabaya tersebut berlangsung hangat. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Win Handoyo, Kepala KPKNL Surabaya didampingi Anang Prihandoko, Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan Andri Rachmawan, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, dan dari Pemerintah Kota Surabaya, hadir Walikota Surabaya Tri Rismaharini didampingi oleh Hendro Gunawan, Sekretaris Daerah dan Hidayat Syah, Asisten III Bidang Administrasi Umum. 

"Banyak  aset Pemkot Surabaya berupa kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat dan tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan operasional. Selain itu bongkaran hasil penertiban Satpol PP sudah banyak memenuhi tempat" ungkap bu Risma sapaan akrab Walikota Surabaya. "Harapan kami aset tersebut segera dilakukan penjualan sehingga selain menambah pendapatan daerah juga tidak membebani dari sisi administrasi". imbuhnya

Win Handoyo menyampaikan bahwa KPKNL Surabaya sebagai instansi vertikal DJKN siap membantu proses penjualan aset Pemkot Surabaya tersebut. "Penjualan melalui lelang akan berlangsung secara transparan dan saat ini bisa menggunakan metode e-Auction sehingga harga  laku lelang diharapkan bisa lebih maksimal" ujar nya.

"Ke depan diharapkan kerja sama antara KPKNL Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya semakin baik tidak terbatas dalam hal pengelolaan aset namun juga pengurusan piutang daerah."  imbuh pria lulusan Undip ini. 

Kegiatan diskusi pagi ini semakin menegaskan bahwa sinergi antara KPKNL sebagai unit vertikal DJKN di daerah dengan Pemerintah Daerah setempat sangat diperlukan sehingga peran penting DJKN bisa dirasakan langsung  oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. (Tim HI KPKNL Surabaya)