Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).  Terkait pengelolaan BMN, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan bahwa “Dengan anggaran kita mendapatkan aset namun tidak berhenti setelah dibangun, maka kita harus berpikir keras bagaimana memanfaatkan.  Aset negara harus bekerja keras, tidak hanya dicatatkan di neraca lalu tidur.  Aset juga harus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia."

        Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI tersebut, pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 27 dan 28 Mei 2021, petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, yakni Ratna Astuti dan Achmad Taufik Ramadlan melaksanakan Pendataan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Politeknik Negeri Sambas, dan BPS Sambas di Kabupaten Sambas.  Selain itu dilaksanakan pula Survey Pengukuran Kinerja BMN pada Polres Sambas, Politeknik Negeri Sambas, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas di Kabupaten Sambas. 

        Kedatangan petugas dari KPKNL Singkawang disambut dengan antusias oleh Satker-satker yang dikunjungi, terbukti dengan dimanfaatkannya kesempatan tersebut untuk mengajukan pertanyaan dan konsultasi mengenai BMN. 

        Pada kesempatan tersebut, petugas KPKNL Singkawang menyampaikan peran penting SBSK sebagai standar yang mampu memberikan kepastian tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan BMN oleh seluruh Pengguna Barang.  Diharapkan pasca dilakukannya pendataan dan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN, Satker yang belum optimal dalam penggunaan BMN dapat melakukan optimalisasi melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan BMN. Selanjutnya dapat dibuat langkah-langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

        Adapun rangkaian kegiatan evaluasi kinerja BMN itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, yakni pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pada tahap pengumpulan data dilaksanakan wawancara, observasi, survei dan juga memanfaatkan data sekunder pada Polres Sambas, Politeknik Negeri Sambas, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas.  Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset yang disediakan oleh Kantor Pusat DJKN.

        Evaluasi kinerja BMN memiliki 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja BMN dalam rangka menentukan BMN tersebut sudah berkinerja baik atau belum, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis.

        Seiring dengan program Portofolio Aset yang sedang dilakukan oleh DJKN dalam rangka menguatkan misi DJKN untuk optimalisasi penerimaan, efisensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Singkawang turut serta mendorong pelaksanaan portofolio tersebut agar satker dapat mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara demi keuangan negara untuk kemakmuran rakyat.

(RA-RNI)