Sidoarjo – Bertempat di lantai 2 ruang rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Selasa, 8 Mei 2018, diadakan Rapat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 11 satuan kerja (satker) yaitu Kodim Sidoarjo, Kodim Pasuruan, Subdenzibang 012/V, Subdenzibang V/4, Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, PJN Metropolitan II Surabaya, PJN Wilayah I Jawa Timur, BBPJN V Surabaya, PPLS, dan BTP Jatim. Hadir pula perwakilan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kab. Sidoarjo, Kantah Kab. Mojokerto, dan Kantah Kab. Pasuruan.

Agenda rapat kali ini adalah pembahasan perkembangan dan kendala yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk tahun 2018. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Andoko menyampaikan untuk percepatan program sertifikasi BMN  berupa tanah agar koordinasi antara KPKNL Sidoarjo, satuan kerja dan Kantor Pertanahan dilakukan lebih intensif dan semaksimal mungkin.

Pada tahun 2018 ini KPKNL Sidoarjo mempunyai target program sertifikasi BMN berupa tanah sebanyak 69 bidang pada Kantah Kab. Sidoarjo, 18 bidang pada Kantah Kab. Pasuruan, 20 bidang pada Kantah Kab. Mojokerto, dan 3 bidang pada Kantah Kota Mojokerto.

Agenda pertama diisi dengan pembahasan progres kerja sertifikasi sampai bulan Mei 2018. Dari target 69 bidang pada Kantah Kab. Sidoarjo, 36 bidang milik satker PPLS Sidoarjo, 5 bidang milik satker PJN Wilayah I Jawa Timur, 3 bidang milik Kodim Sidoarjo telah selesai pengukuran, sisanya pada tahap proses pendaftaran ke Kantah Kab. Sidoarjo. Untuk target Kantah Kab. Mojokerto berubah dari 23 bidang menjadi 20 bidang karena 3 bidang masuk wilayah Kantah Kota Mojokerto. Target 23 bidang tersebut berada pada tahap proses pendaftaran. Kantah Kab. Pasuruan mempunyai target 18 bidang dengan progres 8 bidang dalam proses persiapan pendaftaran, dan 10 bidang berkas sudah masuk ke Kantah Kab. Pasuruan.

Agenda berikutnya adalah kendala dan permasalahan serta solusi dalam kegiatan sertifikasi BMN ini antara KPKNL Sidoarjo selaku pengelola BMN, Kantor Pertanahan selaku instansi yang mempunyai kewenangan dalam sertifikasi pertanahan, dan pada satuan kerja. Kendala misalnya adalah adanya bidang tanah yang belum free and clear dan kendala pemberkasan sehingga masih terhambat untuk bisa dilakukan proses sertifikasi.

Pada rapat tersebut, para peserta memberikan masukan terkait kendala pelaksanaan program sertifikasi tahun 2018. Dengan demikian diharapkan agar kendala yang muncul dapat diatasi dengan baik, koordinasi antar pihak bisa lebih maksimal, program sertifikasi sukses dilaksanakan dengan kerjasama baik dari semua pihak yang terkait. (Teks dan Foto: Tim Seksi HI KPKNL Sidoarjo)