Sidoarjo –  Kamis pagi (5/4/2018) di ruang rapat lantai 2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo diadakan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dihadiri Kepala KPKNL Sidoarjo Asep Suryadi beserta para pejabat eselon IV dan staf. Kegiatan ini adalah bentuk monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada masing-masing unit sehubungan dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2018 juga berakhirnya Triwulan I Tahun 2018.

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Dengan DKO diharapkan jalur komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi terstruktur dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan target organisasi dapat tercapai. 

Kepala KPKNL memulai DKO-nya kali ini dengan mengevaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2018 dan rencana aksi tahun 2018. Secara umum capaian kinerja di KPKNL Sidoarjo telah melampaui 100% (berwarna hijau), dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 117,68% untuk triwulan I.

Asep Suryadi memberikan pesan untuk target IKU yang belum tercapai seperti persentase hasil lelang dengan agar lebih lagi dalam sosialisasi untuk meningkatkan potensi lelang. Dalam hal Rencana Penarikan Dana (RPD) agar dipantau setiap bulan antara realisasi dengan rencana. Juga agar SOP layanan unggulan dipajang di ruangan masing-masing seksi agar pegawai bisa mudah untuk melihat dan memantau.

Selain Dialog Kinerja Organisasi di hari sebelumnya Rabu (4/4/2018) diadakan juga pembahasan manajemen risiko di KPKNL Sidoarjo untuk masing-masing seksi. Dari seksi teknis, Seksi Pelayanan Lelang mengungkapkan beberapa risiko layanan lelang seperti objek lelang yang tidak bisa dikuasai pembeli, juga banyaknya lelang TAP yang diidentifikasi permasalahannya karena kurangnya informasi dan edukasi ke masyarakat luas. Solusi yang diformulasikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Seksi Hukum dan Informasi untuk membuat informasi dan edukasi yang menarik bahwa lelang itu tidak ruwet dan mudah.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mengungkapkan risiko seperti pemanfaatan BMN tanpa adanya persetujuan dari pengelola serta potensi aset idle pada satker. Seksi Pelayanan Penilaian mengungkapkan risiko salah satunya yaitu nilai BMN hasil penilaian kembali tidak tersaji di neraca secara valid dan akuntabel karena misalnya ada kesalahan data pada formulir revaluasi. Seksi Piutang Negara mempunyai risiko salah satunya yaitu banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih karena BKPN tidak disertai jaminan. Dari seksi pendukung (supporting unit), Seksi Hukum dan Informasi mengutarakan risiko untuk Bendahara Penerimaan seperti setoran tidak jelas, setoran kelebihan, setoran dari debitor piutang yang sudah tidak aktif. Sedangkan risiko di Subbagian Umum misalnya adanya penghematan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang tidak selesai, dan tidak sesuainya hard competency pegawai dengan bidang tugas.  (Naskah dan foto : Tim seksi HI)