Sidoarjo - “Revaluasi Barang Milik Negara harus menjadi komitmen semua unsur baik di Kantor Wilayah maupun KPKNL,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)  Jawa Timur, Etto Sunaryanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). 

Rapat yang diselenggarakan di ruang serbaguna lantai 3 KPKNL Sidoarjo ini dihadiri Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur beserta jajarannya, para Kepala KPKNL didampingi para Kepala Seksi yang berada di lingkungan  Kanwil DJKN Jawa Timur.

Rakorda berlangsung selama tiga hari 20-22 Desember 2017 dengan tema “Kanwil DJKN Jawa Timur dan Jajarannya Berkomitmen Menuntaskan Revaluasi BMN Aset Tetap Menuju Aset Manajer”.

Dalam arahannya, Etto Sunaryanto menegaskan Revaluasi BMN harus menjadi komitmen semua pegawai, untuk itu Kanwil diikutsertakan menyukseskan kegiatan revaluasi BMN pada KPKNL. Rakorda ini membahas cara kerja dan metode yang tepat dan efisien dalam rangka pencapaian target Revaluasi BMN. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2017, maka untuk menghadapi kegiatan revaluasi BMN Tahun 2018 harus mencari cara yang berbeda yang lebih efektif agar bisa menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Revaluasi BMN Tahun 2018 diharapkan dapat langsung segera dilaksanakan di awal bulan Januari 2018.

Etto menyampaikan untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan memerlukan koordinasi di semua sektor sehingga apabila terjadi hambatan bisa segera dapat dicarikan solusinya.

Selain itu, Etto juga menyoroti kinerja piutang dan lelang. “Penyerahan piutang negara dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian target Tahun 2017. Dalam pengurusan piutang negara, Sumber Daya Manusia  (SDM) harus menguasai semua peraturan tentang pengurusan piutang negara,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait layanan lelang Etto menyampaikan agar diperbaiki pelayanan kepada stakeholder terutama untuk kantor yang frekuensi lelangnya tinggi. “Perbaikan pelayanan ini perlu dilakukan agar tidak ada keluhan lagi dari pengguna jasa lelang terkait penetapan jadwal lelang maupun pelayanan pasca lelang,” tegasnya.

Acara selanjutnya, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Saiful Hadi memaparkan monitoring dan evaluasi Nilai Kinerja Organisasi  (NKO) Kanwil DJKN Jawa Timur sampai awal Desember 2017. Dipaparkan Saiful telah mencapai indikator hijau yaitu 111,56%. Namun demikian masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih kuning yaitu IKU “Persentase publikasi objek lelang dengan nilai limit 300 juta ke atas” dan IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran”. Diharapkan pada akhir Desember 2017 sudah hijau.

Saiful Hadi juga berkesempatan membacakan butir butir kesimpulan Rakorda, yakni antara lain:

1.  Kanwil DJKN Jawa Timur berkomitmen menuntaskan revaluasi BMN sesuai dengan target dan tenggang waktu yang telah ditentukan, bentuk komitmen penuntasan revaluasi BMN dilakukan dengan sinergi antara Kanwil dengan KPKNL, dan KPKNL dengan KPKNL. Bentuk Sinergi berupa perbantuan atau Bantuan Kerja Operasional (BKO) untuk menyelesaikan target Kanwil DJKN Jawa Timur secara keseluruhan. Kegiatan Revaluasi BMN harus didukung dengan motivasi pegawai, keterlibatan semua pihak dan teknis. Kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien, penyelesaian Target Revaluasi BMN Tahun 2018, KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur yang diperkirakan selesai pada bulan Februari 2018, akan langsung membantu kegiatan Revaluasi BMN pada KPKNL Surabaya.

2.   Pencapaian target piutang negara agar diprioritaskan terhadap pengurusan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan mengingat potensi piutang BPJS Ketenagakerjaan yang masih besar,

3.    Peningkatan kualitas layanan lelang merupakan syarat mutlak pelaksanaan tugas dan fungsi lelang yang juga diiringi dengan penyelesaian Risalah Lelang, perlu dilakukan terobosan-terobosan baru untuk pencapaian target lelang, target lelang dibagi secara top down berdasarkan proporsi realisasi Tahun 2017 untuk menjaga agar IKU tetap menantang, Surat Edaran Nomor 35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggran di lingkungan Kementerian Keuangan “ harus menjadi pedoman di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur, perlu adanya terobosan pengelolaan kekayaan negara khususnya terhadap kebutuhan dan pemanfaatan BMN.

“Rapat Koordinasi daerah (Rakorda) telah berjalan dengan efektif dan telah menghasilkan langkah-langkah yang akan diambil dalam pencapaian target Tahun 2018,” pungkas Etto Sunaryanto saat menutup Rakorda. (Tim HI KPKNL Sidoarjo).