Purwokerto - KPKNL Purwokerto menjadi pembicara pada kegiatan kuliah umum peraturan lelang yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (M.Kn FH Unsoed) pada Senin (19/04). Acara yang diselenggarakan secara daring tersebut dibuka oleh Siti Kunarti, dosen M.Kn FH Unsoed, yang dalam prolognya menyampaikan apresiasi atas kesediaan KPKNL Purwokerto berbagi ilmu kepada para mahasiswa M.Kn FH Unsoed.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang oleh Suci Wulandari, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Purwokerto. Dalam pemaparannya, disampaikan secara rinci substansi atas peraturan lelang terbaru tersebut, serta dijabarkan perbedaan antara PMK nomor 213 tahun 2020 dengan PMK lelang terdahulu (PMK nomor 27 tahun 2016). Suci juga menekankan bahwa dalam PMK 213 tahun 2020 terdapat hal-hal baru yang sebelumnya belum diatur dan menyempurnakan peraturan sebelumnya serta menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan lelang.

Suci melanjutkan paparan mengenai Pejabat Lelang Kelas II (PL II) berdasarkan PMK Nomor 189 tahun 2017. Dalam kesempatan tersebut, Suci juga menyampaikan bahwa KPKNL Purwokerto saat ini sebagai Kantor Wilayah Bebas Korupsi (predikat yang diperoleh pada tahun 2019) dan sedang dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders dengan semangat KPKNL Purwokerto Mempesona, Seporete.

Sesi akhir diisi dengan diskusi dan tanya jawab yang berjalan sangat dinamis. Mahasiswa antusias mengikuti dan mendiskusikan banyak hal terkait lelang, diantaranya lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, lelang eksekusi pengadilan, peran KPKNL dalam pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, peran PL II dan Balai Lelang serta keinginan untuk menjadi PL II.

FH Unsoed selaku penyelenggara kuliah umum berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai lebih kepada mahasiswa M.Kn FH Unsoed dalam memahami peraturan terkait lelang dan Pejabat Lelang Kelas II.