Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Sebagai Aset Manager, DJKN Harus Punya Pola Pikir Pengusaha Properti
N/a
Jum'at, 04 Maret 2016   |   1412 kali

Pontianak – Seorang pengusaha properti pasti memiliki pola pikir yang jauh ke depan mengenai prospek suatu properti. Rencana pembangunan jalan nasional baru di suatu kawasan yang menaikkan harga properti akan disambut dengan upaya-upaya bisnis jauh-jauh hari untuk memperoleh keuntungan maksimal. Terkait dengan hal itu, DJKN sebagai manager aset negara harus punya pola pikir seperti itu yaitu mencari prospek ke depan aset yang dikelolanya. Demikian arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sony Loho saat kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (Kanwil DJKN Kalbar), (4/3). “Kalau kita (DJKN-red) memanfaatkan aset misalnya untuk kerja sama pihak ketiga, mau disewakan,  harus mempertimbangkan sekarang harganya segini, dua tahun ke depan akan jadi jauh harganya. Jadi kita harus berpikir seperti mereka (pengusaha properti-red),” imbuhnya di depan pegawai DJKN yang hadir di Aula Kanwil DJKN Kalbar.  

“Di Indonesia, dimana bisnis properti yang bisa menyaingi DJKN. Tahun 2014 saja aset yang dikelola tercatat lebih dari 1.900 triliun, tahun ini pasti naik. Memang sebagian aset untuk kebutuhan publik seperti jalan dan sebagainya, tapi yang berupa aset tanah dan bangunan juga banyak. Dan jika dilihat banyak yang tidak produktif,” ujar Sony. Fakta ini membuat Menteri Keuangan berharap DJKN mampu mengoptimalkannya agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari utilisasi aset negara meningkat. Terkait aset idle, Dirjen Kekayaan negara menjelaskan saat ini  sedang diupayakan beberapa langkah untuk mengoptimalkannya. "Jika dulu Surat DJKN kepada K/L (Kementerian/Lembaga-red) untuk menyerahkan aset idle tidak ditanggapi. ini saya akan naikkan menjadi Menteri Keuangan yang memintanya," ujarnya. Perbaikan peraturan juga akan dilakukan agar DJKN memiliki power untuk mengelola aset idle dan menetapkan suatu aset itu idle atau bukan. Tugas Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah menentukan bentuk optimalisasi aset idle tersebut. "Teman-teman yang memikirkan aset-aset ini mau dibuat apa," tutur Sony. Apakah untuk dibangun Rusunawa, dialih status ke K/L yang membutuhkan, disewakan, dikerjasamakan atau yang lainnya.

Integritas menjadi topik kedua arahan Dirjen Kekayaan Negara. "Teman-teman harus saling dukung agar tidak ditemukan lagi fraud oleh Itjen (Inspektur Jenderal-red)," harapnya. Kepercayaan stakeholders harus dijaga. Ini sangat penting, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. "Satker (Satuan Kerja-red) akan beranggapan enak kalau berhubungan dengan DJKN, karena tanggapannya bagus," tambahnya. Dirjen Kekayaan Negara menilai koordinasi DJKN dengan pemangku kepentingan sudah baik. Namun, Ia menilai masih ada ruang untuk meningkatkannya, terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). "Jika kita (DJKN-red) bantu Pemda dengan baik, maka ke depan Pemda juga akan membantu balik DJKN. Misalnya DJKN mau dilebur, mungkin Pemda bisa bicara DJKN ini sangat dibutuhkan jadi jangan dilebur, " tuturnya. Begitu pula dengan Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Mereka akan membantu DJKN, jika pelayanan terkait pengelolaan BMN seperti permohonan sewa dan KSP, dilayani dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar mengabarkan terkait dengan Transformasi Kelembagaan, program co-location akan diperluas dan Kalimantan Barat menjadi target tahun ini."Teman-teman Kalimantan Barat, tolong mempersiapkan diri karena co-location akan dilaksanakan di sini," tambah Dodi. "Kami di Sekretariat DJKN mempunyai program yaitu memenuhi kebutuhan kantor-kantor kita (DJKN-red) terutama di daerah. Mimpi kita sebetulnya adalah semua kantor sudah memiliki gedung sendiri atau di GKN (Gedung Keuangan Negara-red). Dan yang penting, ada rumah dinasnya, ada messnya," jelas Dodi. Untuk mewujudkannya, lanjutnya, butuh perjalanan yang panjang, karena DJKN tidak memiliki tanah dan dana. Namun demikian,  hal ini dapat diatasi Karena eselon I lain di Kementerian Keuangan sering memiliki tanah dan atau bangunan yang idle dan DJKN bisa memanfaatkannya dengan bantuan Biro Perlengkapan.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Kalbar Teddy Syandriadi dalam laporannya, mengatakan kinerja jajarannya dalam 5 tahun ini sangat baik. “Di lingkungan Kanwil DJKN Kalbar, selama peride 5 tahun capaian target IKU (Indikator Kinerja Utama-red) hampir semua realisasinya melebihi target,” tuturnya. Hal ini diapreasiasi oleh Dirjen Kekayaan Negara dan berharap untuk meningkatkannya. Dalam kunker ini, Dirjen Kekayaan Negara beserta rombongan juga mengunjungi KPKNL Pontianak. Ia ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan maksimal dan melihat langsung kondisi riil kantor vertikal. @jh  

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini