Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melaksanakan survei lapangan
dan konfirmasi kesesuaian data Barang Milik Negara (BMN) yang tersedia dengan
kebutuhan yang real pada Satuan Kerja
(Satker) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak pada hari ini,
Jumat (20/5). Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) yang tepat pada
Satker Lapas Kelas IIA Pontianak. Sebagai informasi, SBSK BMN merupakan batas
tertinggi yang menjadi pedoman bagi Satker dalam menyusun perencanaan kebutuhan
pengadaan dan pemeliharaan BMN.
Tim
survei yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Yanuardhi Setyo
Rachman disambut langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Mego Sukoco dan
para pegawai di Lapas Kelas IIA Pontianak. Dalam bincang singkat, Yanuar
menyampaikan apresiasi kepada Lapas Kelas IIA Pontianak yang sudah baik dalam
melaksanakan penatausahaan BMN. Mego juga menyampaikan kondisi terkini pada BMN
Lapas Kelas IIA Pontianak.”Kebutuhan bangunan Lapas di sini sangat besar,
bangunan yang seharusnya menampung 500 orang saja, saat ini diisi oleh 1.195
orang” jelas Mego.
Survei
lapangan dan cek kesesuaian data dilakukan terhadap 18 bangunan termasuk di
dalamnya Bangunan Kantor dan Blok Tahanan, 2 bangunan tempat ibadah terdiri
dari Mesjid dan Gereja, 33 rumah Negara dan 2 bidang tanah yang digunakan untuk
bangunan dan kebun yang dapat dimanfaatkan oleh Narapidana untuk menanam pohon.
Tim
mengonfirmasi keberadaan BMN mengacu pada data yang diperoleh dari Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Selain memastikan BMN-nya memang ada,
dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi seperti Surat Izin Penghunian
(SIP) juga Sertifikat Tanah. Saat melaksanakan survei bangunan, untuk BMN dengan
kondisi rusak berat, Tim menyarankan untuk segera ditindaklanjuti dengan proses
renovasi ataupun penghapusan. Berbagai informasi yang diperoleh baik melalui survei
lapangan dan cross check data menjadi
catatan informasi tambahan untuk
menunjang upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas BMN.
(Tim HI KPKNL Pontianak)