Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan melakukan survei pelayanan publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan pada Selasa (10/09). Kegiatan ini merupakan rangkaian penilaian guna memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019. KPKNL Pekalongan merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang diusulkan mengikuti penilaian WBBM setelah pada tahun 2018 berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

KPKNL Pekalongan sebagai unit yang telah berpredikat WBK dan sedang mengikuti penilaian WBBM telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas dalam kurun waktu 2 tahun ini. Pembangunan Zona Integritas merupakan hal yang dipersyaratkan sebagai unit berpredikat WBK/WBBM. Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Sementara itu reformasi birokrasi merupakan langkah awal dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dari KKN dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas.

Keberhasilan Pembangunan ZI pada KPKNL Pekalongan dengan melibatkan semua pegawai terlihat dari partisipasi setiap pegawai sesuai dengan pokja pegawai yang bersangkutan. Disamping itu, peran para pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam menginisiasi setiap kegiatan yang menunjang kegiatan Pembangunan ZI. Beragam inovasi di bidang layanan baik terkait lelang maupun pengelolaan kekayaan negara dibuat sebagai lompatan yang benar-benar membedakan dengan predikat WBK, diantara Senin Syantik, Baperkil (Balas Permohonan Kilat), Sewa Sepuluh hari Selesai (S3) dan SIPANDU (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan). Untuk kepentingan stakeholder internal  (para pegawai_red) diciptakan pula inovasi untuk menunjang kinerja pegawai dan membangun kedekatan diantara semua pegawai yaitu monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai bulanan dan aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SINPEKA).

KPKNL Pekalongan telah lolos dalam desk evaluation yaitu penilaian komponen pengungkit melalui metode Digital Integrity Assesment (DIA) sehingga berhak ke tahap berikutnya yaitu penilaian oleh Kemen PAN RB melalui survei BPS untuk menentukan komponen hasil. Survei ini dilakukan terhadap stakeholder eksternal melalui wawancara. Kepala KPKNL Pekalongan, Jati Wiryawan mengucapkan terima kasih atas partisipasi responden dan BPS Kota Pekalongan selaku penyurvei dalam rangkaian penilaian WBBM tahun 2019. (Naskah & Foto : seksi Hukum dan Informasi).