Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
KPKNL PEKALONGAN RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Siti Rokhayah
Selasa, 11 Desember 2018   |   316 kali

Pekalongan-KPKNL Pekalongan mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) atas prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Acara berlangsung di Jakarta pada Senin (10/12/2018) di hadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati serta pimpinan Kementerian/Lembaga dari seluruh Indonesia yang telah lolos penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Kepala KPKNL Pekalongan, Marhaeni Rumiasih sekaligus menerima penghargaan sebagai pelopor perubahan Pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan KPKNL Pekalongan Tahun 2018 melalui acara yang bertajuk Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018 dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ke-72. 

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam sambutan menyampaikan bahwa untuk mewujudkan negara yang maju, hal yang harus dilakukan adalah menggabungkan teknologi informasi, membangun entrepeneruship dan peningkatan pelayanan birokrasi. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden menyerahkan piagam penghargaan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga atas keberhasilanya sebagai pelopor perubahan pada Kementerian/Lembaga masing-masing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syarifuddin, M.Si menyatakan bahwa acara ini merupakan upaya dari kementeriannya untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas untuk menyongsong visi Indonesia 2045 dan revolusi industri 4.0.  Dalam kesempatan itu Menteri PAN RB langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada para pimpinan unit yang berhak memperoleh predikat sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada sebanyak 205 unit kerja dari 910 unit yang diusulkan kepada Kemen PAN RB tahun 2018 ini.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas anugerah apresiasi sebagai pempimpin perubahan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memiliki komitmen dan akan terus memperkuat komitmen profesionalitas, integritas dan bebas dari korupsi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata mengapresiasi capaian ini. Dihadapan para pimpinan unit vertikal di lingkungan DJKN yang telah berhasil mencapai WBK, yaitu KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal, KPKNL Padang, KPKNL Bukit Tinggi, KPKNL Tangerang I dan KPKNL Bekasi, Direktur memberikan arahan agar atas capaian ini yang paling penting adalah konsistensi dan upaya untuk terus menerus mempertahankan predikat WBK sekaligus memberikan tantangan untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  pada dua tahun berikutnya dan menjadi siap manjadi mentor bagi unit lain. WBK dan WBBM adalah suatu keniscayaan. Pimpinan unit sebagai pengambil kebijakan harus sungguh-sungguh dalam mempertahankan predikat WBK.

Prestasi membanggakan pun diraih KPKNL Pekalongan atas keberhasilan memperoleh nilai tertinggi dari Kemen PAN RB yaitu 94,26  Dalam sharing session, Marhaeni Rumiasih memaparkan success story KPKNL Pekalongan dalam pembangunan ZI sehingga berhasil memperoleh predikat WBK. Bahwa upaya membentuk pribadi yang berkarakter, membentuk budaya serta merubah pola pikir bawahannya adalah hal yang utama dilakukan olehnya. Hal yang tak kalah penting adalah komitmen pimpinan dan menularkannya pada para pegawai. Dalam upaya internalisasi tentang Pembangunan ZI, baik kepada intenal pegawai maupun kepada para pemangku kepentingan peran Agen Perubahan sangat penting. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPKNL Pekalongan tetap berkelanjutan. Dan keberhasilan mendapat pengakuan sistem manajemen mutu dalam ISO 9001:2015 menjadi penunjang dalam pencapaian WBK.

Dalam menjawab tantangan dari Direktur, hingga berita ini diturunkan KPKNL Pekalongan telah melakukan mentor tentang Pembangunan ZI menuju WBK terhadap empat unit kerja di lingkungan DJKN yaitu KPKNL Jakarta IV, KPKNL Purwokerto, Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan KPKNL Singkawang.

Keseluruhan rangkaian program dan kegiatan dalam pembangunan ZI ini telah dimulai pada awal tahun 2018. Dukungan dokumen dari setiap program dan kegiatan kompenen pengungkit Pembangunan ZI meliputi enam area perubahan merupakan bagian penilaian dalam setiap tahapan penilaian selain komponen hasil berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Survei dari TPN dari Kemen PAN RB menjadi bagian akhir penilaian dalam memperoleh predit WBK ini.  (Naskah dan Foto: seksi Hukum dan Informasi).

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini