Parepare – (10/09)
KPKNL Parepare menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat
Administrator Triwulan III Tahun 2021. FGD ini dilaksanakan secara daring
dengan diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Parepare. Rangkaian kegiatan ini
dibawakan secara keseluruhan oleh Kepala KPKNL Parepare, Fredy Himarwanto.
Fredy menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan bentuk perpanjangan tangan
dari kantor pusat supaya dapat tersampaikan hingga unit unit terkecil di
Kemenkeu. “Intinya informasi dari FGD preliminary
harus disampaikan kepada seluruh pegawai secepat mungkin oleh pimpinan atau
pejabat administrator” ungkapnya.
Memasuki sesi utama
pembahasan, terdapat tiga pokok bahasan yang disampaikan dalam FGD Pejabat
Administrator kali ini. Pembahasan pertama mengenai Ruang Kerja Masa Depan Kementerian
Keuangan (RKMD-Kemenkeu). Diawali dengan pembahasan terkait Statistik SDM
Kementerian Keuangan, Fredy menjelaskan bahwa SDM merupakan komponen penting
dari terciptanya RKMD-Kemenkeu ini. “komposisi berdasarkan generasi ini
mayoritas pegawai adalah gen y dan gen z hingga 69% yang karakternya mereka
melek teknologi” ungkap Fredy.
Untuk
implementasi RKMD-Kemenkeu, terdapat beberapa hal yang perlu ditransformasikan
diantaranya adalah Manusianya atau SDM, Mindset atau pola pikir, Budaya
Organisasi, Proses Bisnis, dan yang terakhir adalah Teknologi tepat guna.
Adapun prinsip dalam penerapan RKMD-Kemenkeu, diantaranya adalah organisasi
tanpa sekat, Kebijakan delayering yang modern, harmonisasi, optimalisasi dan
evaluasi yang saling menguatkan, IT sebagai enabler, dan Project based team
lintas Eselon I. “Organisasi tanpa sekat ini kita sudah terapkan sebagai contoh
Internal Job Vacancy (IJV) dimana mutasi hingga level pelaksana dapat berpindah
antar Unit Eselon I, ini implementasi nyata dari Kemenkeu Satu yang sering
digaungkan oleh Bu Menteri” ungkapnya.
Pembahasan
kedua yaitu dengan tema bahasan Mencapai Kemenkeu Unggul dengan Learning
Organization (LO). Learning
Organization (LO) Merupakan organisasi yang secara
sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi
secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja. Tujuan dari LO ini
antara lain mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dengan mewujudkan
organisasi yang agile, adaptif, dan inovatif. Kemudian, budaya
pembelajaran kolaboratif, digital, kreatif, dan mandiri bagi seluruh pegawai di
lingkungan Kemenkeu akan semakin meningkat dan juga meningkatkan kompetensi SDM
yang andal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan
efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu,
tim, dan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan sasaran strategis Kemenkeu,
serta memelihara aset intelektual organisasi melalui manajemen pengetahuan dan meningkatkan
budaya berbagi pengetahuan baik di tingkat individu, tim, maupun organisasi.
Pembahasan
terakhir yaitu terkait Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan. Kerangka
integritas merupakan kerangka yang sistematis dan komprehensif dalam rangka
meningkatkan integritas dan mencegah korupsi. Kerangka Kerja Integritas ini bermanfaat
sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai terkait program penguatan integritas,
memetakan peran setiap pegawai/pejabat dalam membangun integritas, serta
meningkatkan nilai integritas dan budaya sadar risiko bagi pegawai/pejabat dan
organisasi.
Di
akhir sesi, terdapat tanya jawab dan tanggapan atas materi yang telah
disampaikan. Kepala Seksi Hukum dan Informasi Rachmat Eka Saputra menyampaikan
bahwa pada prinsipnya, RKMD ini sudah diterapkan di KPKNL Parepare dimana
harmonisasi, optimalisasi, dan evaluasi project based team antar unit
sudah dilakukan sebagai contoh dalam pelaksanaan Kedai Lelang JUANG UMKM KPKNL
Parepare tempo hari. Selain itu, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Andi Ahmad
Rivai menanyakan terkait strategi dalam menyamakan persepsi pada generasi yang
berbeda dalam penerapan LO. Langsung ditanggapi oleh Fredy, beliau menyampaikan
bahwa untuk menurunnya semangat belajar dari generasi yang lebih tua itu
merupakan hal yang wajar. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan stimulus dengan
memberikan diklat mandatori pada pegawai yang bersangkutan. “sekalipun terpaksa
mengikuti, lama lama akan terbiasa dengan mindset bahwa semua perlu untuk tetap
mempelajari hal hal baru” tambahnya.
Tanggapan
terakhir terdapat juga usulan usulan menarik dari peserta, diantaranya dari
Kepala Seksi PKN, Arip Budiyanto. Arip Mengusulkan terkait pembelajaran bahasa,
seperti One Day, One Language untuk dapat diterapkan pada KPKNL
Parepare. Ada juga usulan dari pelaksana Seksi Piutang Negara, Desi Ariyanti.
Desi memberikan usulan terkait inovasi KPKNL Parepare untuk membuat LO Squad,
untuk merancang lebih lanjut terkait implementasi LO pada KPKNL Parepare.
Di
akhir acara, Fredy menyampaikan bahwa FGD ini merupakan hal yang wajib
dilaksanakan oleh seluruh pejabat administrator di lingkungan Kementerian
Keuangan. Hal ini merupakan mandatori dari pusat agar seluruh pejabat
administrator menyampaikan kebijakan yang dirancang oleh Kantor Pusat Kementerian
Keuangan demi mendukung implementasi Kemenkeu Satu.
(Alvin Mahamidi – Seksi HI)