Parepare – Kamis (10/12), Kepala KPKNL Parepare, Fredy
Himarwanto mengundang seluruh jajarannya untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan
Sosialisasi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020. Penyampaian
FGD disampaikan langsung oleh Fredy dan Sosialisasi dalam rangka HAKORDIA
disampaikan oleh Sumiati, Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Meskipun kegiatan ini
dilaksanakan secara tatap muka, namun pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol
kesehatan.
Kegiatan FGD diawali dengan pembukaan oleh Kepala
KPKNL Parepare, Fredy dengan menyampaikan tujuan dilaksanakan FGD Pejabat
Administrator yang salah satunya adalah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan
kantor pusat sehingga tersampaikan hingga level paling bawah pada seluruh Unit
Eselon I Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Fredy memaparkan materi FGD dengan
Tema “Program PEN dan APBN 2021 untuk
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penguatan Reformasi” yang terbagi
dalam 2 pokok pembahasan yaitu Pinjaman PEN Daerah dan Kebijakan Strategis APBN
2021.
Pada pembahasan pertama terkait Pinjaman PEN Daerah,
disampaikan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemerintah pusat
memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah dalam program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) di APBN 2020 sebesar Rp. 37 Triliun. Bentuk pinjaman PEN
kepada Pemda terbagi 2 yaitu Pinjaman Program dimana penarikannya mensyaratkan
dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan Pinjaman Kegiatan yang merupakan pinjaman daerah yang
digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang
menjadi kewenangan daerah. Fredy mengatakan “Pada intinya, daerah yang
terdampak pandemic Covid-19 dapat
mengajukan pinjaman program PEN dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
berlaku”.
Pembahasan berikutnya terkait kebijakan Strategis APBN
2021, disampaikan bahwa pandemic Covid-19
masih dalam tren peningkatan memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi
dan keuangan sehingga berimbas pada terkontraksinya perekonomian dunia di tahun
2020, namun perkonomian akan mulai bangkit di tahun 2021 yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi triwulan III yang lebih baik. Hal ini tidak lepas dari langkah
responsif yang diambil oleh pemerintah dalam menangani peristiwa extraordinary dan didorong oleh countercyclical akselerasi belanja
negara yang meningkat signifikan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah
menetapkan arah kebijakan strategis 2021 yang menyeluruh pada berbagai aspek,
yaitu reformasi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,
infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata serta TIK. Pemerintah tetap
berkomitmen agar APBN dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik dengan
tetap memaksimalkan manfaat untuk masyarakat.
Setelah kegiatan FGD, kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan sosialisasi dalam rangka HAKORDIA Tahun 2020 dengan tema “Integritas Dalam Mengelola Konflik
Kepentingan dan Membangun Budaya Anti Korupsi” yang disampaikan oleh Kepala
Seksi Kepatuhan Internal, Sumiati. Penjelasan yang disampaikan terkait dengan
ruang lingkup gratifikasi, hukuman bagi pelaku gratifikasi, kategori
gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,
serta media untuk melaporkan tindakan gratifikasi melalui Aplikasi GOL KPK atau
website https://gol.kpk.go.id. Selain itu, Sumiati
juga menegaskan untuk menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan karena
dapat memunculkan risiko dalam pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi.
Di penghujung acara, Fredy berpesan kepada seluruh
jajaran agar selalu menjaga diri dari tindakan koruptif dan selalu menjaga
integritas dalam menjalankan pekerjaan.
(Foto/Teks : Nor Fuad Al Hakim / Seksi HI)