Parepare- Kepala KPKNL Parepare, Fredy Himarwanto mengundang seluruh jajarannya untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) pada hari Selasa (8/9). Kegiatan FGD dilaksanakan dengan menggabungkan antara pelaksanaan FGD secara tatap muka dan secara virtual melalui zoom meeting. Metode tatap muka dilaksanakan di ruang lantai 2 KPKNL Parepare dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan FGD secara virtual melalui zoom meeting sebagai wahana bagi seluruh pegawai yang tidak dapat hadir tatap muka seperti pegawai yang sedang melaksanakan Work From Home (WFH) maupun Work From Homebase (WFHb) sehingga tetap dapat mengikuti FGD tersebut.

Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WITA dengan diawali pembukaan oleh Kepala KPKNL Parepare, Fredy Himarwanto. Pada pembukaannya, Fredy menyampaikan hal – hal terkait tujuan dilaksanakannya FGD Pejabat Administrator dimana salah satunya adalah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan kantor pusat agar dapat tersampaikan hingga level paling bawah (pelaksana) di seluruh Kementerian Keuangan. Memasuki pokok bahasan utama, Fredy menjelaskan mengenai pelaksanaan Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah yang terbagi menjadi tiga pembahasan utama yaitu Dampak Covid-19, Respon Pemerintah dan Arah Kebijakan Fiskal.

Pada pembahasan pertama terkait dampak Covid-19, disampaikan bahwa masih ada Covid-19 adalah masalah kesehatan global dimana kasus global semakin tereskalasi di tengah relaksasi/normalisasi dengan ketidakpastian yang masih cukup tinggi. Kemudian, Covid-19 membawa ekonomi dunia pada situasi sangat buruk. Untuk di Indonesia kasus covid-19 masih dalam tren meningkat. Kondisi luar biasa Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data Kemenkeu akan berada di kisaran -0,4 sampai dengan 1,0 pada tahun 2020. Di samping itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2020 meningkat akibat dari covid-19. Dampak dari covid-19 telah tercermin dalam perekonomian, tetapi sinyal perbaikan aktivitas mulai terlihat pada berbagai sector yang dapat dilihat dari Indikator PMI (Purchasing Manager’s Index) manufaktur menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi global.

            Selanjutnya, pada pembahasan berikutnya terkait respon kebijakan pemerintah, disampaikan bahwa berbagai negara mengeluarkan stimulus dalam jumlah yang cukup besar dalam merespon adanya Covid-19 ini. Di Indonesia, respon pemerintah dilakukan dengan memberikan stimulus sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu dimulai dari realokasi anggaran dalam rangka penanganan covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional antara lain melalui stimulus dalam rangka perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi, sektor K/L dan Pemda, UMKM, dan kesehatan sebagaimana perubahan postur APBN 2020 yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dari berbagai sektor antara lain sektor kesehatan sebesar 7,44%, perlindungan sosial sebesar 38,31%, UMKM sebesar 25,3%, dan insentif usaha sebesar 13,34%.

Memasuki penjelasan terakhir terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal 2020-2021, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 diproyeksi tumbuh 4,5%-5,5% dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti Covid-19, reformasi struktural, dan ekspansi fiskal. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi, pelebaran defisit untuk percepatan penanganan Covid-19 serta menstimulasi ekonomi. Di samping itu, pemerintah akan melakukan reformasi fiskal 2021 di berbagai sektor antara lain sektor kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dan industri. Dalam pembiayaan deficit anggaran tersebut, surat utang negara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam pembiayaan APBN 2021.

Dalam sesi diskusi setelah usai pemaparan, salah satu peserta yaitu Arip Budiyanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, menyampaikan bahwa materi yang disampaikan memang cukup rumit dan banyak istilah-istilah baru yang merupakan hal baik untuk menambah wawasan. Selain itu, Arip mengingatkan pula mengenai perkembangan saat ini dengan adanya klaster baru sehingga tetap berhati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Andi Ahmad Rivai, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, juga turut menyampaikan bahwa formula pertumbuhan ekonomi saat ini semua sedang dalam kondisi minus. Munculnya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional ini untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pegawai Kemenkeu diharapkan dapat secara langsung meningkatkan konsumsi di masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan geliat ekonomi.

            Di penghujung acara, Fredy berpesan kepada seluruh jajarannya “Ekonomi sebaiknya harus tetap berjalan dan kita geliatkan bersama selama kita masih berkecukupan, jangan berlebihan tetapi kita tetap menggeliatkan ekonomi kita dengan berbelanja kebutuhan di tempat-tempat usaha kecil atau menengah”. Selain itu beliau juga mengingatkan untuk tetap bekerja dengan semangat dan menjaga capaian target semaksimal mungkin, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. “Jangan lupa tetap berolah raga” ungkapnya sambil menutup acara agar seluruh pegawai tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh di masa pandemi ini.

 (Alvin Mahamidi – Seksi HI)