Pangkalpinang- Kamis,  22 April 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melakukan Survei Lapangan dalam hal Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2021 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun masih di masa pandemi Covid–19, namun kinerja dan produktivitas harus tetap terjaga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

        Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara disebutkan bahwa Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

        Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya), Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya), Bangunan Gedung Kantor, dan Bangunan Rumah Negara.

        Dalam survei lapangan kali ini, Kepala Seksi PKN Andri Dwi Wibowo beserta tim diterima langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Idat Sudrajat. Andri menyampaikan maksud dan tujuan dari SBSK adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (highest and best use). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan BMN yang sesuai SBSK BMN atas pengelolaan aset negara. Andri juga menanyakan kendala yang dihadapi selama ini dan harapan dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kaitannya dengan pengelolaan BMN.

        Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan kepastian tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan BMN serta terwujudnya pengelolaan Kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan BMN yang sesuai dengan SBSK BMN atas pengelolaan aset negara. (Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara – Seksi Hukum dan Informasi)