Kamis, 3 Desember 2020, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan IV secara daring melalui zoom meeting. FGD tersebut disampaikan oleh Kepala KPKNL Pangkalpinang, Sugeng Aprito Lestariadi dengan tema Kebijakan Strategis APBN 2021 dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Pangkalpinang. Dalam FGD tersebut terdapat tiga pokok bahasan penting, yaitu Pandemi Covid-19 dan Perekonomian Indonesia 2021, Dinamika APBN di Masa Pandemik, serta Arah Kebijakan Fiskal 2021.

Covid-19 menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Kini telah memasuki bulan kesembilan sejak pertama kali kasus Covid-19 terjadi di Indonesia dan masih dalam tren peningkatan. Tentu saja hal tersebut berdampak pada terjadinya kontraksi ekonomi di Indonesia, bahkan juga dunia. Hal tersebut tercermin dari hambatan investasi, tereduksinya human capital dan produktivitas.

Untuk menangani peristiwa extraordinary tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah responsif, seperti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal secara fleksibel, termasuk anggaran dan defisitnya.

Dari beberapa hal tersebut, Sugeng menjelaskan bahwa pemerintah mengambil kebijakan fiskal 2021, yaitu Ekspansif Konsolidatif seperti efektifitas penanganan Covid-19, akselerasi pemulihan ekonomi, hingga fleksibilitas fiskal yang prudent & sustainable. Sugeng juga menyampaikan beberapa kebijakan strategis APBN 2021 mendukung akselerasi pemulihan & transformasi ekonomi, seperti Peningkatan kompetensi guru di bidang pendidikan, Health Security Preparedness di bidang kesehatan, revitalisasi sistem pangan nasional di bidang ketahanan pangan, dan lain-lain. Diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. (Seksi Hukum dan Informasi)